Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis Transparency International mencatat bahwa Indonesia meraih skor 37, naik 3 poin dari skor yang diperoleh pada 2023. Seiring dengan skor yang naik tersebut, peringkat Indonesia di level dunia juga naik dari 115 ke 99.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Merujuk pada indeksi persepsi korupsi ketika awal Jokowi menjabat pada 2014, skor Indonesia hanya naik 3 poin dalam satu dasawarsa. Di tengah periode kepemimpinan Jokowi, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencabut independensi dan sebagian kewenangan lembaga antikorupsi itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Transparency International tak menjelaskan secara gamblang latar belakang pemberian skor persepsi korupsi Indonesia. Meski begitu, dalam rilis lembaga untuk kawasan Asia Pasifik, mereka menyinggung konflik kepentingan di sektor energi serta konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
“Proyek Rempang Eco City mengancam hak-hak masyarakat dan membahayakan lingkungan,” tulis Transparency International dalam keterangan resminya. “Proyek terkait erat dengan politikus berkuasa dan perusahaan asing, isu utama yang digarisbawahi oleh para masyarakat sipil.”
Indonesia Corruption Watch, lembaga non-pemerintah di sektor antikorupsi, menyebut bahwa situasi pemberantasan korupsi mengalami penurunan meski skor indeks persepsi korupsi meningkat. Menurut ICW, pemerintahan Jokowi yang dilanjutkan Prabowo tak punya inisiatif dalam program antikorupsi. Pemerintah juga menyempitkan definisi korupsi sehingga terjadi konflik kepentingan dan nepotisme. “Mengacak-acak aturan agar anak Jokowi dapat berlaga di kontestasi politik menjadi titik terendah sejarah demokrasi di Indonesia,” tulis ICW dalam keterangannya menanggapi penerbitan indeks persepsi korupsi 2024.
Menurut keterangan ICW, kenaikan skor IPK Indonesia karena adanya tambahan penilaian dari Forum Ekonomi Dunia (WEF). Indikator baru ini dimasukkan karena Indonesia memberi respons terhadap survei yang dibagikan forum itu terkait dengan tingkat kewajaran sebuah perusahaan melakukan pembayaran tambahan. ICW memberi catatan bahwa data yang diberikan dalam survei itu perlu dipertanyakan kualitasnya.
Faisal Javier
