Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
SALAH satu janji utama Presiden Prabowo Subianto adalah memacu pertumbuhan ekonomi sampai delapan persen. Namun, tampaknya janji itu tak bakal terealisasi dalam waktu dekat. Sejumlah ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bertahan di kisaran lima persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memiliki prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tak beranjak dari angka lima persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Hingga kuartal III 2024, Badan Pusat Statistik pun mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 4,95 persen. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan 4,91 persen. Kontribusi komponen pengeluaran ini mencapai 53 persen terhadap produk domestik bruto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Di level eksternal, Dana Moneter Internasional (IMF) pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Asia akan melambat pada 2025. Produk domestik bruto negara-negara Asia diprediksi akan menurun 0,2 persen dibanding capaian di tahun 2024. IMF juga memprediksi ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 5,0 persen di tahun 2024, kemudian 5,1 persen di tahun 2025.
Meski melambat, namun IMF menyebut bahwa Asia-Pasifik masih menjadi wilayah paling berkontribusi terhadap perekonomian global pada 2025. Pertumbuhan ekonomi Asia diprediksi sebesar 4,4 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi global berada di angka 3,2 persen
Pertumbuhan yang melandai menjadikan Indonesia masuk ke golongan negara dengan pendapatan menengah selama duapuluh tahun terakhir. Indonesia pun kesulitan untuk naik kelas akibat kondisi tersebut.
“Hal ini menyebabkan kita bisa terjebak dalam kelas menengah selama lebih dari 30 tahun,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, di kantor kementerian PPN/Bappenas Jakarta pada Selasa, 19 November 2024.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi bahkan bisa lebih rendah dari lima persen jika daya beli masyarakat masih rendah. Kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pun diperkirakan akan semakin melemahkan konsumsi rumah tangga.
Foto 
