Komite intelijen dan keamanan (ISC) parlemen Inggris menerbitkan laporan tentang dugaan campur tangan Rusia dalam politik Inggris, pada Selasa (21/07). Namun dalam laporan tersebut, pemerintah Inggris disebut tidak mampu mengonfirmasi dugaan upaya Rusia dalam memengaruhi hasil referendum Brexit 2016, karena pemerintah Inggris "tidak melakukan upaya serius" untuk menyelidiki klaim tersebut.
Laporan tersebut menyebut kurangnya keinginan pemerintah untuk menyelidiki potensi campur tangan Rusia, sebagai hal yang ''mengherankan''.
Laporan itu juga memaparkan bukti bahwa Rusia berupaya memengaruhi referendum kemerdekaan Skotlandia tahun 2014. Namun, para penulis laporan mengatakan mereka tidak dapat mencapai kesimpulan tegas karena pemerintah Inggris saat ini - atau pendahulunya - belum memerintahkan penyelidikan karena tidak ada desakan dari pemerintah.
Pemerintah Inggris diminta menyelidiki lebih lanjut
Dokumen setebal 50 halaman yang akhirnya dirilis setelah tertunda selama sembilan bulan itu menyatakan bahwa pemerintah Inggris "belum melihat atau mencari bukti campur tangan yang sukses dalam proses demokrasi Inggris" pada saat itu, dan tidak melakukan upaya serius untuk melakukannya.
ISC meminta penyelidikan lanjutan oleh pemerintah sebagai hasil dari temuannya. ISC juga mengatakan alasan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan pemerintahnya atas keterlambatan dalam penerbitan laporan - yang semula dijadwalkan untuk rilis Oktober lalu, sebulan sebelum pemilihan Konservatif Johnson menang – adalah "tidak benar."
Anggota ISC Stewart Hosie berbicara kepada wartawan membenarkan tentang campur tangan Rusia dalam referendum keanggotaan Uni Eropa. Tetapi Hosie juga menyebut tidak pasti untuk mengatakan apakah campur tangan itu memengaruhi hasilnya. Dia mengatakan: "Dampak aktual dari upaya seperti itu pada hasil itu sendiri akan sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk dibuktikan."
'Lambat untuk mengenali ancaman'
"Namun yang jelas adalah bahwa pemerintah lambat mengakui keberadaan ancaman itu, padahal seharusnya sudah dilihat pada awal 2014," ujar Hosie, setelah ISC menemukan bahwa Rusia juga mencoba untuk mengganggu referendum kemerdekaan Skotlandia yang berlangsung dua tahun sebelum pemungutan suara Brexit.
Hosie melanjutkan: "Pemerintah tidak mengambil tindakan untuk melindungi proses Inggris (referendum Brexit) pada 2016. Komite belum diberikan penilaian pasca-referendum, sangat kontras dengan tanggapan AS terhadap laporan campur tangan dalam pemilihan presiden 2016. Dalam pandangan kami, harus ada penilaian yang sama dari campur tangan Rusia dalam referendum UE. "
Pemerintah Inggris kemudian menolak permintaan ISC untuk penyelidikan lanjutan dari pemerintah. Menteri Luar Negeri Dominic Raab merilis pernyataan dari Downing Street dengan alasan bahwa setiap gangguan dalam pemungutan suara Brexit tidak "berhasil" dan bahwa "penilaian retrospektif dari referendum Uni Eropa tidak diperlukan."
Tuduhan campur tangan Rusia dalam pilpres AS
Sementara, Rusia membantah bahwa pihaknya terlibat dalam hasil pemilihan umum dan referendum di negara mana pun di luar Rusia. Spekulasi tentang campur tangan Rusia dalam demokrasi asing telah merajalela dalam beberapa tahun terakhir, dengan bukti campur tangan dalam pemilihan Amerika Serikat pada tahun 2016.
Badan-badan intelijen AS mengatakan bahwa Rusia terlibat dalam berbagai upaya untuk ikut campur dalam pemungutan suara itu dengan tujuan membantu Donald Trump menang. Para pejabat juga memperingatkan tentang ancaman campur tangan dalam pemilihan presiden tahun ini.
pkp/rap