Pernyataan itu disampaikan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison hari Sabtu (15/12). Dalam pidatonya, Morrison mengatakan bahwa Australia juga akan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina setelah pemukiman tercapainya solusi damai.
Kedutaan Besar Australia tidak akan begitu saja pindah dari Tel Aviv hingga saat itu, paparnya.
"Pemerintah Australia telah memutuskan bahwa Australia sekarang mengakui Yerusalem Barat, sebagai pusat Knesset dan banyak lembaga pemerintahan, sebagai ibu kota Israel," tandas Morrison.
Mencari lokasi kedutaan
Sementara pemindahan kedutaan ditunda, Morrison mengatakan pemerintahannya akan mendirikan kantor pertahanan dan perdagangan di Yerusalem dan akan juga mulai mencari lokasi yang sesuai untuk kedutaan.
Dia mengatakan keputusan itu diambil untuk menghormati baik komitmen solusi dua negara dan penghormatan pada Dewan Keamanan PBB yang bekerja untuk resolusi tersebut.
Tidak ada komentar langsung dari Yerusalem pada hari Sabtu, yang merupakan hari Sabat bagi kaum Yahudi.
Gagasan yang dicurigai bermuatan politis
Morrison sebelumnya telah mengemukakan gagasan untuk mengikuti jejak Amerika Serikat yang merelokasi kedutaannya ke Yerusalem dari Tel Aviv. Namun pernyataan Morrison itu dinilai oleh banyak warga Australia sebagai aksi politik.
Kritikus menyebutnya sebagai upaya sinis untuk memenangkan suara dalam pemilihan sela bulan Oktober untuk meraih kursi di Sydney yang populasi Yahudi-nya tinggi. Pertimbangan Morrison memicu reaksi dari mayoritas penduduknya Muslim seperti Indonesia dan Malaysia, yang mengancam kesepakatan perdagangan bebas yang kini tertunda.
Pemimpin oposisi, Bill Shorten, mengatakan "Yang saya khawatirkan adalah Morrison menaruh kepentingan politiknya di depan kepentingan nasional kita,” ujar Shorten kepada wartawan.
Sekian lamanya, status Yerusalem adalah salah satu masalah yang paling diperebutkan antara Israel dan Palestina.
ap/vlz(afp)