Tulisan Geger Riyanto, soal Jokowi korban hoaks dan belum ada apa-apanya, memang menarik untuk menjadi pembicaraan di warung kopi. Namun, tuduhan Presiden Joko Widodo sebagai PKI atau paling tidak dekat dengan PKI, mungkin sama menyakitkannya dengan tuduhan sebagai teroris bagi kalangan Muslim.
Kelompok Islam di Indonesia, terlalu sering dicurigai sebagai pesakitan pelaku teror. Apalagi, hampir setiap muncul teror, Islam atau kelompok Islam di Indonesia sudah dicurigai sebagai pelaku. Itu sebabnya, kelompok Islam sangat sensitive dengan isu teroris pada aksi kekerasan yang terjadi di Indonesia. Sensitivitas inilah yang diperlihatkan Joko Widodo.
Memang saya setuju dikatakan presiden terganggu, bahkan amat terganggu dengan hoaks ini. Bukti ia amat terganggu adalah, Presiden Joko Widodo harus repot-repot dibanyak kesempatan menjelaskan tentang posisinya terhadap tuduhan itu, terutama di depan massa Islam. Paling tidak, penulis pernah mendengarkan secara langsung dua kali presiden membantah isu ini.
Pertama, di Padang, Sumatra Barat. Klarifikasi dilakukan Presiden Joko Widodo saat meresmikan Pesantren Modern Terpadu Prof Dr Buya Hamka di Padang, Senin (21/5/2018). Kedua, Presiden Joko Widodo juga melakukan klarifikasi dengan materi yang hampir sama dengan yang di Padang, dilakukan dipenutupan Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah tanggal 29 Mei 2018 di Jakarta.
Paling tidak, dari dua momentum ini, saya menarik kesimpulan kecil kalau Presiden Joko Widodo dan timnya, cukup terganggu dengan tuduhan PKI. Kalau ia tidak terganggu, maka isu dan tuduhan itu tidak perlu ditanggapi.
Tetapi presiden dan tim pendukungnya, dengan menyiapkan presentasi yang disiapkan khusus untuk melakukan pembantahan atas tuduhan-tuduhan ini di berbagai momen di depan massa Islam.
Itu artinya, tuduhan itu memang harus dihadapi dengan cukup serius
Itu pula sebabnya, Presiden Joko Widodo merasa perlu melakukan klarifikasi di berbagai kesempatan, terutama kepada kelompok Islam, tentang status pribadinya yang bukan anggota PKI ataupun keluarga dekatnya dengan PKI.
Tuduhan ini bisa dan telah menggerogoti elektabilitas, yang amat dibutuhkan Joko Widodo untuk menghadapi pemilu tahun depan. Ini yang mengharuskan Joko Widodo menanggapi serius setiap hoaks yang menyerang dirinya.
Rasionalitas lainnya, semua peristiwa yang menyasar pada Presiden Joko Widodo terkait dengan tuduhan sebagai PKI, bukan sebuah peristiwa tunggal yang hanya bisa dilihat dipermukaan. Tuduhan itu lebih sebagai penegasan pada sebuah ketidakpercayaan yang semakin meluas pada Presiden Joko Widodo. Karena itu, hoaks ini memang menjadi perkerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan langkah-langkah rasional.
Tentu Presiden Joko Widodo paham bahwa PKI telah resmi ditetapkan sebagai partai terlarang di Indonesia. Karena itu, penegasan tentang posisinya yang anti PKI, anti komunis tetap perlu disampaikan ke publik dengan lebih tegas lagi. Apalagi mengingat kebangkitan kelompok Islam di Indonesia yang telah memperlihatkan kekuatan pengorganisasian yang lebih rapi, menjadi peristiwa yang tidak bisa dipandang ringan.
Ingat, dalam politik, bahasa bisa menunjukkan kekuasaan
Tidak ada hubungan antar manusia yang lebih langgeng dari hubungan kekuasaan. Kekuasaan hadir dalam setiap interaksi. Kekuasaan adalah kemampuan dan pengakuan yang dimiliki subjek untuk menggerakan dan mengarahkan subjek lain untuk tujuan tertentu.
Menurut Foucault, kekuatan merupakan sebuah dinamika dalam memproduksi dan mengobservasi kenyataan atau realitas. Konsep dan pengetahuan menjadi praktik diskursif dan/atau praktik bahasa. Sesuatu yang menjadi dominan melalui penciptaan pendapat-pendapat, konsep-konsep, dan pengetahuan yang penting dalam masyarakat. Karena itu, Bahasa, bagi Foucault menjadi formula of domination. Formula ini tidak hanya mendefinisikan yang normal, tetapi juga yang dianggap menyimpang sebagai objek.
Sejalan dengan ini, maka apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk menanggapi setiap wacana, termasuk hoaks, tetap harus dilihat sebagai bagian untuk memenangkan dominasi ini.
Pada titik inilah, langkah Presiden Joko Widodo harus dilihat. Apapun, dalam tahun politik, siapa saja yang running for president, tidak selalu akan bertarung dalam politik wacana. Karena itulah, wacana bukan menjadi barang receh yang bisa diabaikan.
@imamprihadiyoko, penulis lepas dan pendiri Mandiri62.com.
*Setiap tulisan yang dimuat dalam #DWNesia menjadi tanggung jawab penulis.
*Silakan bagi komentar Anda atas opini di atas pada kolom di bawah ini.