Dalam susunan kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Jumat (2/12) itu, tokoh Barisan Nasional, Zahid Hamidi, mendapat posisi wakil perdana menteri, meski dihinggapi ragam gugatan korupsi.
Dia akan didampingi Fadillah Yusof, politisi kawakan Gabungan Parti Sarawak (GPS) yang pernah menjabat sebagai menteri senior di kabinet bekas PM Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri. GPS menjadi kekuatan terbesar kedua dalam koalisi bentukan Anwar.
Dia berjanji merampingkan kabinet pemerintahan. Dari yang berjumlah 32 orang di pemerintahan lalu, kabinet yang baru kini cuma memiliki 28 posisi menteri.
Anwar sendiri tidak cuma bertindak sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga ikut memegang posisi menteri keuangan.
"Kabinet ini adalah kabinet persatuan,” kata dia dalam sebuah jumpa pers. Para menteri akan dilantik secara resmi di Istana Negara pada Sabtu, (3/12), imbuhnya.
Prioritas pemerintah
Usai memenangkan Pemilu 2022, November silam, Anwar Ibrahim berjanji menempatkan "biaya hidup sebagai prioritas utama.” Dia mengatakan pemerintahannya akan segera mencari cara untuk membantu warga yang kelimpungan menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok.
Angka inflasi yang berada di level terendah sejak dua dekade terakhir ikut menghambat kenaikan upah. Situasinya belum akan membaik menyusul muramnya prospek ekonomi global yang tahun depan diprediksi melambat.
Investor dan pelaku usaha dikabarkan merespons positif pengumuman susunan kabinet pemerintahan yang baru. Hasil pemilu kali ini diharapkan mampu menghadirkan stabilitas di Kuala Lumpur, yang menyaksikan lengsernya tiga perdana menteri dalam tiga tahun terakhir.
Sebab itu keterlibatan Zahid Hamidi di pemerintahan dirasa riskan. Ragam kasus dugaan korupsi yang menjeratnya terutama bertolak belakang dengan kampanye antikorupsi yang digalang Anwar.
Stabilitas politik
Kemenangan Pakatan Harapan yang merebut 82 dari 222 kursi pada pemilu silam mengembalikan Anwar Ibrahim ke peran lamanya sebagai arsitek ekonomi Malaysia. Di bawah Mahathir Mohamad, dia menjabat menteri keuangan sebelum diangkat sebagai calon pewaris tahta. Karirnya mandek setelah berkonflik dengan Mahathir.
Demi memenangkan mandat eksekutif, Anwar menjalin koalisi dengan dua partai rival, Barisan Nasional dengan 30 kursi di parlemen dan GPS yang menguasai 23 kursi. Koalisi tersebut lalu diperkuat oleh sejumlah partai-partai kecil.
Adalah BN yang memecah kebuntuan dengan mengumumkan dukungan bagi Anwar, setelah koalisi Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin secara mengejutkan meraup 73 kursi di parlemen. Namun begitu, Anwar mengklaim bahwa "mandatnya untuk memimpin pemerintahan baru tidak terbantahkan.”
rzn/hp (ap,afp)