Logo DW

Pemerintah Jerman Akan Larang "Terapi Konversi" Homoseksualitas

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemerintah Jerman Akan Larang

    "Homoseksualitas bukan penyakit dan tidak memerlukan terapi," kata Menteri Kesehatan Jens Spahn hari Selasa (11/6). Dia mengumumkan rencananya untuk melarang apa yang disebut terapi konversi gay. Meskipun praktik ini tidak lazim di Jerman seperti di negara-negara lain, tetapi terkadang masih diterapkan di komunitas agama.

    Jens Spahn mempresentasikan rencananya setelah berkonsultasi dengan komisi ahli dari 46 perwakilan dari bidang politik dan ilmu pengetahuan tentang apakah larangan terapi konversi gay disarankan atau tidak, baik secara hukum maupun medis.

    Spahn menambahkan, bahwa meskipun sering disebut "terapi, dalam praktiknya apa yang dilakukan malah "membuat Anda sakit dan bukannya sehat."

    Setidaknya 1.000 kasus di Jerman setiap tahun

    Gagasan di balik terapi konversi adalah memrogram ulang pikiran orang-orang muda atau anak-anak atau remaja untuk membuat mereka menolak gagasan atau romansa homoseksualitas, melalui metode seperti terapi kejut listrik dan teknik "pengkondisian permusuhan". Banyak praktik itu oleh para profesional medis dianggap tindakan "kejam" secara mental.

    Menteri Kesehatan Jens Spahn mengatakan, yang dipertimbangkan adalah sanksi denda biasa atau menggolongkan tindakan semacam itu sebagai tindakan kriminal. Saat ini, materi persoalan sedang dibahas dalam sebuah komisi ahli beranggotakan para pakar hukum, kesehatan dan penelitian seksual.

    Menurut keterangan lembaga penelitian Magnus Hirschfeld, di Jerman ada sedikitnya 1000 kasus "terapi konversi" dengan metode-metode yang meragukan, dari "terapi keluarga" sampai praktik eksorsisme atau "pengusiran setan".

    Seksolog Peer Briken dari Hamburg menekankan, efek psikologis negatif dari praktik "terapi konversi" itu termasuk depresi dan pikiran untuk bunuh diri. Kementerian Kesehatan menerangkan, bulan Agustus nanti komisi ahli akan menyiapkan laporan akhir dari pembahasan mereka.

    hp/ap (dpa, epd)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.