Konten
BEM SI Tegaskan Tak Terlibat Pembentukan Partai Mahasiswa Indonesia
Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin, menyatakan tidak pernah terlibat pembentukan Partai Mahasiswa Indonesia.
nasional23 April 2022
Kejagung Masih Dalami Dugaan Gratifikasi Kasus Minyak Goreng
Kejaksaan Agung masih mendalami dugaan adanya tindak pidana gratifikasi, suap, ataupun pencucian uang (TPPU) dalam kasus mafia minyak goreng.
nasional23 April 2022
Polri akan Terbitkan Red Notice untuk 5 Tersangka Kasus Robot Trading Fahrenheit
Mabes Polri akan menerbitkan surat perintah pencarian dan penangkapan atau Red Notice untuk lima orang tersangka kasus robot trading Fahrenheit.
nasional23 April 2022
Menteri Yasonna Harap Revisi UU Narkotika Bisa Atasi Masalah Kapasitas Lapas
"Banyak persoalan kita karena over capacity dan lain-lain, kita sekarang sedang merevisi UU Narkotika," kata Yasonna.
nasional23 April 2022
Menteri Tito Moratorium Penggantian Kepala Dinas Dukcapil di Seluruh Indonesia
Menteri Dalam Negeri memoratorium penggantian Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi dan Kabupaten/Kota.
nasional23 April 2022
Anggota DPR Usul Vaksin Jadi Syarat Masuk Tempat Wisata Saat Libur Lebaran
Anggota DPR usul vaksin menjadi syarat masuk tempat wisata selama libur Lebaran.
nasional23 April 2022
Politikus PDIP Kritik Rencana Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng
Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta Presiden Jokowi meninjau ulang kebijakan moratorium ekspor minyak goreng.
nasional23 April 2022
Pembatasan Halal Bihalal Lebaran Terbit, Masyarakat Diminta Hindari Makan-makan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 003/2219/SJ tentang Pelaksanaan Halal bihalal Pada Idul Fitri 1443 Hijriah.
nasional23 April 2022
SMRC: Pemilih Indonesia Cenderung Nasionalis dan Tolak Pasar Bebas
Secara nasional, SMRC menyebut pemilih Indonesia cenderung memilih partai ideologi politik nasionalis ketimbang Islam.
nasional22 April 2022
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Jadi Tersangka, DPR Panggil Menteri Perdagangan
DPR akan kembali memanggil Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, sekalipun sekarang sudah masuk masa reses.