Konten
Wanprestasi, Dalil Pengacara Menggugat Biro Umrah Hannien Tour
David Maruhum L. Tobing mewakili sekitar 200 calon jamaah umrah menggugat Biro Umrah Hannien Tour. Biro Umrah ini dinilai melakukan wanprestasi.
hukum20 Februari 2018
Sulardi: DPR yang Merendahkan Kehormatannya Sendiri
Anggota DPR pasti mendapat kehormatan tinggi bila bekerja sesuai yang dimaui rakyat. Tapi yang dilakukan DPR tidak melakukan itu.
hukum19 Februari 2018
Penyitaan Lahan Bogor Nirwana Residence Dinilai Cacat Hukum
Penetapan Sita Jaminan terhadap lahan di perumahan Bogor Nirwana Residence mengandung cacat hukum.
hukum19 Februari 2018
Indonesia Masih Kekurangan Notaris
Widodo menunjuk Indonesia timur yang masih kekurangan tenaga notaris. Kualitas notaris bergantung pada universitas tempat ia belajar.
hukum19 Februari 2018
Bogor Nirwana Residence Diminta Membayar Ganti Rugi Rp 218 Miliar
Bogor Nirwana Residence merupakan kompleks perumahan milik PT Graha Andrasentra Propertindo. Bogor Nirwana Residence dulu bernama Bogor River Valey,
hukum17 Februari 2018
Pengadilan Sita 11 Hektare Lahan Bogor Nirwana Residence
Pengadilan menyita sekitar sebelas hektare lahan di dalam lokasi Bogor Nirwana Residence milik grup Bakri. Lahan itu tak bisa diperjualbelikan.
hukum14 Februari 2018
Aliansi Nasional Tetap Minta Pembahasan RKUHP Dihentikan
Menurut Aliansi, kendati pembahasan RKUHP diperpanjang, mereka tetap meminta dihentikan. DPR menyatakan pembahasan RKUHP diundur sampai April.
hukum13 Februari 2018
Setelah Mahkamah Konstitusi Menyatakan KPK Bagian dari Eksekutif
PUTUSAN MK yang menyatakan KPK bagian dari eksekutif membawa konsekuensi lembaga ini tidak independen. MK tak konsisten atas putusannya terhadap KPK.
hukum13 Februari 2018
Tujuh Alasan RKUHP Harus Dihentikan
Aliansi Nasional Reformasi KUHP minta penghentian pembahasan RKUHP. RKUHP berperspektif pemenjaraan dan sangat represif membuka ruang kriminalisasi.
hukum12 Februari 2018
Kebebasan Pers di Indonesia
Kebebasan pers di Indonesia lahir setelah Orde Baru tumbang pada 1998. Kebebasan Pers diatur dalam UU No. 40/1999 tentang Pers.