Tempo.co

Konten

LBH menilai Peraturan Presiden itu tidak menyelesaikan

masalah, melainkan menimbulkan masalah baru.

Dengan gadai SK itu, seorang kepala dinas mendapatkan Rp 150 juta untuk membiayai operasional kantor.

Pemerintah kota Cirebon sudah dua kali melayangkan surat
permintaan untuk mengetahui keterangan medis terkait sakitnya
Ano Sutrisno.

Pertama realisaikan pembangunan sodetan Tarum Timur, perbaikan
dan normalisasi irigasi, ketersediaan benih dan pupuk gratis untuk petani.

Alat pendeteksi pergerakan tanah ini dipasang di bawah tanah
dengan posisi melintang pada retakan tanah.

IO mengakui bahwa dirinya telah menghentikan pengusutan kasus itu karena tidak menemukan adanya penyimpangan.

"Bukan untuk memata-matai masyarakat."

Sutrisno mengatakan, pemerintah kabupaten tertarik menanam saham
pengelolaan bandara itu agar bisa ikut mengelolanya.

"Hari ini kami menerima fax dari Kejagung soal pemeriksaan 20 saksi Senin pekan depan."

Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi mengaku tidak bersalah dalam kasus tersebut.