Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru-baru ini mengatakan rencana memberikan bantuan dana atau subsidi untuk harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bantuan tersebut bertujuan sebagai penghargaan dan dorongan bagi masyarakat yang mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemacetan. Dengan adanya subsidi ini, diharapkan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, aman, dan mudah diakses.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain subsidi tiket KCJB, sejumlah subsidi lainnya dari pemerintah masih berjalan hingga saat ini, di antaranya sebagai berikut.
Subsidi BBM
Sejauh ini pemerintah masih memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Akan tetapi, subsidi ini kini menghadapi tantangan serius setelah Presiden Joko Widodo melaksanakan pemotongan besar-besaran.
Menjelang tahun 2024, perkiraan adanya beban lebih lanjut terkait subsidi dan kompensasi energi yang akan memberikan tekanan besar pada pemerintah. Pemotongan subsidi BBM yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo tidak bisa berlanjut dalam jangka panjang, terutama setelah penerapan mekanisme kompensasi atas penjualan Pertalite.
Subsidi Motor Listrik
Selain subsidi BBM, pemerintah juga telah menyediakan subsidi bagi yang ingin membeli motor listrik. Bahkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufik Bawazier telah mengonfirmasi penghapusan persyaratan untuk menerima subsidi motor listrik.
Ia menyatakan bahwa saat ini masyarakat dapat memperoleh subsidi tersebut tanpa adanya persyaratan tertentu.
"Jadi kita tinggal menunggu (PMK) Peraturan Menteri Keuangan turun. Sekarang konsumennya seluruh masyarakat," kata Taufik saat ditemui Tempo usai International Battery Summit di Jakarta Selatan pada Selasa, 1 Agustus 2023.
Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) memberikan dukungan terhadap gagasan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, untuk melakukan perbaikan dalam mekanisme penyaluran pupuk. KTNA berharap agar akses para petani terhadap pupuk, terutama yang bersubsidi, dapat lebih mudah melalui perbaikan kebijakan yang telah diusulkan.
“Kami setuju dengan Pak Menteri Pertanian, KTNA berharap pendistribusian dari sistem subsidi ini harus tertata dari awal hingga akhir,” kata Wakil Sekretaris Jenderal KTNA Zulharman di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antaranews.
Dengan pendataan digital, petani yang benar-benar membutuhkan pupuk akan lebih mudah diidentifikasi, dan informasi yang terekam tidak hanya mencakup nama petani, tetapi juga detail seperti titik koordinasi dan luas lahan yang mereka garap.
PUTRI SAFIRA PITALOKA | TIM TEMPO
Foto 
