Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) menyerahkan aset untuk digunakan ke 9 kementerian dan lembaga hari ini. Penyerahan dilakukan lewat berita acara serah terima di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan pengalihan dilakukan melalui mekanisme penetapan status penggunaan (PSP) dengan total nilai Rp2,77 triliun. “Hal ini merupakan kegiatan yang penting sebagai pengelolaan aset BLBI,” ujarnya dalam konferensi pers dipantau secara daring, Jumat 5 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Aset berupa lahan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Agung, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara, Badan Pengawas Pemilu, Badan Pusat Statistik dan Ombudsman RI. Adapun, lahan yang dilakukan penetapan status penggunaan dan hibah diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri hingga gedung penyimpanan.
Sejak 2021 satgas BLBI telah mengumpulkan aset melalui penagihan mencapai Rp38,2 triliun. Tugas satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024, namun masih terdapat hak negara dari obligor atau debitur yang belum diselesaikan.
Untuk melanjutkan kerja, Hadi mengatakan tengah disiapkan rancangan peraturan presiden untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan obligor.
Satgas BLBI dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara, yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban mengatakan aset-aset ini tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia seperti di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, NTB, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Penggunaan atau utilisasi atas aset properti melalui PSP diharapkan tidak hanya memberikan manfaat penghematan biaya bagi pemerintah. “Tapi juga mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan penggunaan aset-aset properti eks BLBI,” ujarnya.
Foto 
