Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Surabaya - Dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ditargetkan meningkat Rp11 triliun menjadi Rp121 triliun di 2019. Kenaikan target ini seiring prediksi kemampuan finansial umat muslim untuk berangkat ke Tanah Suci.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Tahun ini kami kelola Rp110 triliun, tahun depan naik Rp11 triliun menjadi Rp 121 triliun, karena kemampuan umat Islam di Indonesia secrara finansial yang mampu pergi haji ini kan terus meningkat," ujar Kepala BPKH Anggito Abimanyu di gelaran Festival Ekonomi Syariah Indonesia (ISEF) 2018 yang diselenggarakan Bank Indonesia di Surabaya, Jumat 14 Desember 2018.
Hingga Desember 2018, dana haji yang dikelola BPKH mencapai Rp110 triliun. Anggito menyebutkan dana tersebut disimpan sebanyak 50 persen di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPS-BPIH) dan sisanya di surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dan korporasi.
Untuk tahun depan, porsi investasi diperkirakan akan berubah. BPKH menargetkan dana haji yang dialokasikan di surat berharga akan berkurang menjadi 30 persen. Sedangkan 20 persen sisanya akan diinvestasikan secara langsung untuk kepentingan haji, baik di domestik maupun di dalam negeri. Sementara 50 persennya tetap di BPS-BPIH.
"Tahun depan kami kurangi porsi ke sukuk jadi hanya 30 persen saja," jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota Badan Pelaksana BPKH Iskandar Zulkarnain menambahkan pengurangan porsi ke Sukuk ini untuk mengatur likuiditas perbankan.
"Kalau waktu kami butuh untuk penarikan dana, itu jumlahnya besar sekali yang berkurang," kata dia.
Untuk investasi langsung di dalam negeri, BPKH akan menggandeng BUMN seperti PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pertamina (Persero) Tbk untuk investasi di sektor penerbangan. Sementara investasi langsung di luar negeri, Badan Pengelola Keuangan Haji akan berinvestasi untuk pembangunan hotel dan katering di Arab Saudi.
"Kalau di domestik, kami gandeng dua BUMN, Garuda dan Pertamina. Kalau untuk di Arab, negosiasi dilakuakan, offering sudah ada, seberapa besar hasil dicapai, kami belum tahu," kata dia.
ANTARA
Foto 
