Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta -Kebijakan program konversi kompor gas dengan LPG 3 kg ke kompor listrik sempat menuai pro dan kontra di masyarakat.
Banyak yang mengaggap bahwa pengalihan kompor gas ke kompor listrik ini akan memberatkan masyarakat, apalagi beriringan pula dengan meningkatnya harga bahan pokok dan BBM.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Penolakan ini mendapatkan tanggapan dari pemerintah. Di mana PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN membatalkan program tersebut. Terlebih lagi setelah kritikan dari anggota dewan Komisi VII DPR RI, Mulan Jameela yang menilai bahwa kompor listrik tidak cocok dengan masakan Indonesia yang harus dimasak lama.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Melansir dari Bisnis Tempo, Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi UGM mengatakan bahwa penundaan program konversi ke kompor listrik ini realistis dilakukan karena masih banyak masalah teknis yang belum teratasi.
Fahmy menjelaskan bahwa program ini tidak akan optimal untuk meyerap kelebihan surplus listrik PLN. Perlu adanya pembauran energi yang terdiri dari gasifikasi batu bara menjadi gas, jaringan gas, kompor listrik, dan LPG Non-Subsidi.
Berikut beberapa fakta dalam pembatalan program konversi kompor gas ke kompor listrik:
Pertama, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Mirah Sumirat berpendapat bahwa konversi kompor gak ke listrik akan memberatkan tagihan masyarakat. Di mana akan ada kenaikan daya listrik dari 450 Volt Ampere (VA) ke 900 VA.
Namun Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa daya listrik 450 VA tidak akan dialihkan menjadi 900 VA sehingga tarifnya tetap sama untuk masing-masing golongan.
Bahkan tidak ada perencanaan apapun untuk mengalihkan daya listrik tersebut. Dan hal ini tidak ada kaitannya dengan program kompor listrik.
Melalui Kebijakan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darmawan memastikan tidak akan adanya kenaikan tarif listrik. Ini bertujuan untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.
Kedua, pemulihan ekonomi pasca pandemi. Darmawan juga mengatakan bahwa pembatalan program ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan masyarakat, terutama dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19. Di mana PLN hadir untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dengan penyediaaan listrik yang baik.
Ketiga, penyaluran subsidi dan kompensasi yang dilakukan PLN untuk menjaga pasokan listrik dan pembangunan infrastruktur. PLN menjelaskan bahwa mereka telah menyalurkan bantuan senilai 24,3 triliun dan kompensasi sebesar 94 triliun agar masyarakat tetap mendapatkan listrik dengan harga terjangkau.
Sehingga masyarakat diharapkan agar tidak khawatir dengan konversi LPG 3 Kg ke kompor listrik maupun kenaikan tarif listrik.
FANI RAMADHANI
Baca juga : Pedagang Kuliner Harap Pembatalan Program Kompor Listrik Bukan Sekadar Gimmick
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
