Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal 69 pegawai berisiko tinggi di kementerian yang ia pimpin. Pemeriksaan internal lebih jauh terhadap hampir 70-an pegawai Kemenkeu itu selain menggunakan asas praduga tak bersalah, juga menggunakan asas kepatutan dan kepantasan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Saya sampaikan, walaupun uang itu halal, kalau dianggap tidak patut oleh masyarakat bertindak seperti itu, kami dari Kementerian Keuangan meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk memperhatikan asas kepatutan dan kepantasan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 11 Maret 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dalam kesempatan itu, bendahara negara itu juga berterima kasih kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, aparat penegak hukum, hingga media dan warganet yang turut mengawasi dan membuka kejanggalan terhadap harta pegawai Kementerian Keuangan. Ia pun berjanji akan senantiasa menyampaikan perkembangan terhadap hasil investigasi terkait kejanggalan harta di lingkungannya.
“Sebagai transparansi, akuntabilitas saya akan sampaikan keterangan kepada media setiap kali ada perkembangan," kata Sri Mulyani. "Untuk langkah-langkah hukum yang dilakukan aparat penegak hukum, kami mendukung 100 persen, kami akan mendukung dan mensinkronkan dengan apa yang dilakukan dalam langkah penegakan hukum."
Adapun hasil investigasi lebih lanjut terhadap 69 PNS Kemenkeu yang dianggap memiliki jumlah harta tidak wajar tersebut akan diungkapkan pekan depan. “Ini sedang dilakukan investigasi lebih lanjut, nanti Pak Wamen dan Itjen akan melaporkan kepada publik setelah melapor kepada saya,” kata Sri Mulyani.
Selama sepekan terakhir, Kemenkeu menginvestigasi 69 pegawai berkategori risiko tinggi dan risiko menengah itu. Irjen melakukan sejumlah identifikasi, baik dari segi kecocokan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), laporan hasil audit, tingkah laku, hingga media sosial.
“Informasi dari kami, 29 untuk risiko tinggi dan 68 pegawai yang risiko menengah. Sudah seminggu ini dipanggil dan memperdalam semua yang masuk ke risiko tinggi dan menengah. Risiko rendah bukannya tidak kita perhatikan, tapi sekarang ini resource-nya sedang fokus kejar-kejaran dengan waktu,” ucap Sri Mulyani.
Selanjutnya: Irjen Kemenkeu Awan Nurwaman Nuh mengatakan...
Di tempat terpisah, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurwaman Nuh mengatakan penentuan profil risiko pegawai di Kemenkeu berdasarkanbeberapa parameter. Beberapa di antaranya bisa berasal dari pengaduan yang valid, adanya informasi transaksi keuangan mencurigakan, dan informasi lain yang sumbernya beradal dari media atau medsos (media sosial).
“Termasuk adanya pelanggaran integritas dan ada ketidakwajaran dalam pelaporan harta kekayaan,” ujar dia kepada Tempo pada Sabtu, 11 Maret 2023. Sehingga pegawai dengan risiko tinggi diberi warna merah.
Setelah itu, Kemenkeu memverifikasi laporan harta kekayaan baik formal (kepatuhan dan kelengkapan) maupun material. Yang dilihat adalah sumber perolehan harta, kenaikan harta tidak wajar, warisan / hibah tanpa akte, dan informasi harta yang belum dilaporkan.
Selain itu verifikasi juga dilakukan dengan melihat kepemilikan saham atau penghasilan usaha yang belum dilaporkan, kepemilikan uang tunai yang signifikan, dan informasi transaksi keuangan mencurigakan. “Laporan harta kekayaan yang tidak wajar akan menjadikan profile pegawai menjadi tinggi (high risk),” ucap Awan.
Berikutnya, Inspektorat Jenderal Kemenkeu memanggil pegawai dengan profil risiko tinggi untuk proses klarifikasi. Kegiatan pemanggilan dapat dilanjutkan sampai dengan audit investigasi apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau fraud.
ANTARA | KHORY ALFARIZI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
