Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi akan kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 11-13 Agustus 2024. Ada sejumlah agenda, termasuk memimpin sidang kabinet perdana di kota baru pengganti ibu kota Jakarta itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Ya tanggal 11 (Agustus) beliau (Presiden) ke sana, nanti tanggal 12-nya (Agustus) direncanakan, itu baru direncanakan, untuk sidang kabinet di sana," kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Presiden bertolak ke IKN pada Minggu, 11 Agustus 2024, dan keesokan harinya memimpin sidang kabinet, dan pada Selasa, 13 Agustus 2024, bertemu Gubernur dari seluruh Indonesia yang diundang menyaksikan kemajuan pembangunan IKN.
Semula, Presiden dijadwalkan bertemu 500 relawan pendukungnya, Projo, yang diundang ke IKN pada 10-11 Agustus. Namun undangan ini ditunda. Menurut Ketua Projo Budi Arie Setiadi, ia sudah dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno soal penundaan Kamis pagi.
“Ini kan 17 Agustusan dulu, sampai upacara 17 Agustus, baru kami ke sana. Jadi mungkin tanggal 24-25 Pak Jokowi ajak relawan ke IKN,” kata Budi Arie di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 1 Agustus 2024.
Basuki menjelaskan bahwa Presiden Jokowi akan berada di IKN pada 11-13 Agustus 2024, kemudian kembali ke Jakarta pada 14 Agustus 2024.
Presiden Jokowi sebelumnya sempat mengatakan bahwa sidang kabinet di IKN akan diselenggarakan setelah memastikan prasarana penunjang, seperti listrik, air conditioner (AC) hingga furnitur tersedia.
Basuki pun merinci bahwa furnitur atau perabotan untuk kelengkapan sidang sudah dikirim dari Sekretariat Negara (Setneg) ke IKN, begitu juga dengan AC yang sudah tersedia.
"Furnitur kan dari Setneg sudah di sana semua, tinggal masang-masang. (AC) udah saya rasa," kata Basuki.
Sementara untuk air, Basuki memastikan pasokan sudah tersedia sampai ke Hotel Nusantara yang sebelumnya ditinjau oleh Presiden Jokowi, serta sampai ke persil-persil Gedung Kemenko.
Menjelang Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi pada 17 Agustus 2024 di IKN, Basuki memastikan jalan sekitar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan sudah bisa dilalui, begitu juga dengan kesiapan Lapangan Upacara, Istana Garuda dan Istana Negara.
Dalam rentang waktu berada di IKN, Presiden dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama untuk lima proyek pembangunan, antara lain Kantor Bank BCA, Indogrosir, dan Swiss-Belhotel.
"Beliau di sana 11,12,13 (Agustus), 14 (Agustus) pulang, jadi di hari-hari itu kira-kira ada groundbreaking juga," kata Basuki.
Alasan Keppres Pemindahan Ibu Kota Belum Diteken
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan bahwa Pemerintah belum Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara karena memperhitungkan sejumlah variabel.
"Belum, belum diterbitkan. Keppres untuk pemindahan ibu kota negara itu 'kan banyak variabel yang harus dihitung," kata Mensesneg Pratikno di Jakarta, Kamis.
Salah satu yang perlu dipertimbangkan, kata dia, adalah mengenai pelantikan pasangan calon terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang harus dilaksanakan di ibu kota negara.
"Pelantikan presiden itu 'kan harus dilaksanakan di ibu kota negara. Jadi, kalau ada keppres pemindahan, berarti harus siap juga untuk tempat pelantikan presiden dan wakil presiden yang baru. Jadi, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Sampai sekarang keppres belum diterbitkan," katanya.
Menyoal peluang pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih masih di Jakarta, Pratikno belum dapat memastikan hal tersebut.
"Nanti kita lihat," ujarnya.
Berdasarkan catatan, Presiden Joko Widodo pada 8 Juli 2024 pernah menyatakan bahwa penerbitan Keppres IKN tergantung pada progres pembangunan di IKN.
Ia mengatakan bahwa keppres bisa diterbitkan pemerintahan saat ini atau di pemerintahan berikutnya.
"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," kata Jokowi.
Jokowi mengaku tidak ingin memaksakan sesuatu jika memang belum siap. Untuk itu, Jokowi akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.
ANTARA | DANIEL A FAJRIE
Pilihan Editor Ini Kata Menteri sampai Presiden Jokowi Soal Reshuffle
Foto 
