Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumpulkan sejumlah mantan menko perekonomian serta pejabat lain di kantornya, Selasa, 27 Agustus 2024. Pertemuan itu bermaksud untuk membahas tentang potensi kelas menengah RI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Tampak lima bekas Menko yang hadir seperti Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menko periode 2021-2004; Aburizal Bakrie periode 2004-2005; Sri Mulyani, Plt menko periode Mei-Agustus 2008; Chairul Tanjung periode Mei-Oktober 2014; dan Darmin Nasution periode 2014-2019. Tampak hadir pula plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, dan Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Selepas dialog yang digelar tertutup mereka menemui wartawan. Airlangga memaparkan kelas menengah penting dibahas karena sebagai motor penggerak perekonomian. Namun angkanya menurun sejak covid 19. “Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan, ini sebagai scaring effect, di mana ini diharapkan bisa diperbaiki ke depannya,” kata Airlangga, selepas diskusi Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045 di kantornya, Selasa, 27 Agustus 2024.
Poin pembahasan dalam pertemuan itu salah satunya terkait pola konsumsi. Hasil kajian menunjukkan pengeluaran terbesar berasal dari segi sektor makanan, diikuti perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa. Selanjutnya, perumahan menjadi prioritas kedua terbesar, sehingga sektor perumahan ini juga penting bagi kelas menengah.
Pemeirntah menurut Airlangga sudah melakukan beberapa upaya. Di antaranya lewat beberapa program seperti perlinsos, insentif pajak, Prakerja hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Terkait insentif pajak, Airlangga melanjutkan telah ditetapkan insentif pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan sebesar 100 persen sampai Desember 2024, setelah sebelumnya 50 persen. Menurut Airlangga hal ini sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. “Di mana PMK (peraturan menteri keuangannya)-nya sedang disiapkan Menkeu,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang merupakan dukungan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari semula 166 ribu unit jadi 200 ribu unit. Dengan dua kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong kemampuan kelas menengah dan sektor konsumsi.
Foto 
