Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menanggapi soal bantuan sosial atau bansos beras yang digelontorkan pemerintah untuk meredam kenaikan harga beras. Ia menuturkan kenaikan harga beras menandakan pasokan terbatas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Karena itu, berhasil tidaknya bansos beras menurunkan harga akan amat tergantung pada kondisi pasar," ujar Khudori kepada Tempo, Minggu, 17 September 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menjelaskan kenaikan harga beras akan tertahan apabila bansos dikombinasikan dengan operasi pasar atau program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Jika volume SPHP cukup besar, menurutnya, harga beras bakal tertahan tidak naik.
"Untuk membuat harga turun, dugaan saya, sulit. Karena pasokan ke pasar dari panen sudah menurun sejak Juli lalu," kata dia.
Hal ini mengacu pada bansos beras periode Maret-Mei yang penyalurannya mundur sampai Juni 2023. Kala itu harga beras tertahan tidak naik. Jika naik pun, tuturnya, kenaikanya tipis. Bahkan inflasi beras pun terkendali hingga menjadi penyebab deflasi.
Tetapi pada Juli-Agustus pemerintah tidak menyalurkan bansos. Alhasil, harga beras naik lumayan tinggi. Beras juga kembali jadi penyebab inflasi. Pada Juli-Agustus, volume SPHP atau operasi pasar lumayan besar, yakni rata-rata sekitar 70 ribu ton beras per bulan. Periode sebelumnya, April-Juni, rata-rata di bawah 20 ribu ton beras per bulan.
Lebih lanjut, Khudori memperkirakan inflasi masih akan terkendali setidaknya sampai November Namun pertanyaannya, kata dia, bagaimana dengan Desember 2023 ketika bansos beras tidak ada. Terlebih Desember adalah masa paceklik, di mana harga beras berpotensi. Jika tidak ada intervensi ke pasar dalam jumlah besar, inflasi juga bisa meningkat pada Desember.
Selanjutnya: Harga beras tidak otomatis turun setelah bansos digelontorkan
Ia pun menduga pemerintah tidak akan menyalurkan bansos pada Desember 2023 dan juga tidak akan menggenjot SPHP. SPHP kali ini yang menyasar ke ritel pun dinilai mengakibatkan serapannya terbatas. Sementara itu, volume SPHP amat tergantung seberapa luas jangkauan dan cakupan penyaluran yang dimiliki atau digandeng Bulog.
Presiden Jokowi yang memerintahkan agar Pasar Beras Induk Cipinang juga disalurkan beras Bulog, ia memperkirakan volume SPHP ke depan bisa meningkat. "Tantangannya adalah pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan seperti operasi pasar sebelumnya," ucap Khudori.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog alias Buwas optimistis harga beras medium bakal turun usai bantuan sosial atau bansos beras digelontorkan. Ia memperkirakan harga beras bisa turun menjadi Rp 11.000 per kilogram.
"Kami berharap paling mahal Rp 11.000 per kilogram," ucap Buwas saat ditemui Tempo di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin, 11 September 2023.
Kendati demikian, ia menegaskan harga beras tak akan langsung turun setelah bansos beras digelontorkan. Namun, ia memastikan harga komoditas ini akan berangsur turun, Terlebih, pemerintah juga telah melakukan intervensi pasar melalui program SPHP.
Adapun kini harga beras kian melonjak. Berdasarkan laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional dari Bank Indonesia, harga beras medium tertinggi per 17 September 2023 tercatat di Kalimantan Tengah sebesar Rp 18.150 per kilogram.
Di posisi kedua, harga beras tertinggi di Kalimantan Selatan, yaitu Rp 17.000 per kilogram. Disusul, Sumatera Barat sebesar Rp 15,750 per kilogram dan di DKI Jakarta Rp 15.750 per kilogram. Kemudian, di Riau sebesar Rp 15.100 per kilogram.
Di Pulau Jawa, selain provinsi DKI Jakarta, harga beras medium saat ini berkisar Rp 13.000 hingga Rp 14.000 per kilogram. Tercatat di Banten harga beras mencapai Rp 14.150 per kilogram. Lalu, di Jawa Barat seharga Rp 13.800 per kilogram.
Pilihan Editor: Mendag Klaim Harga Beras Mulai Turun Rp100 - Rp500 per Kilogram
Foto 
