Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta -Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) berharap pemerintah menertibkan pungutan liar atau pungli yang dilakukan petugas kepada pengemudi truk di Pelabuhan Tanjung Priok secara terus menerus. Hal itu mengingat Presiden Joko Widodo juga sudah berulang kali menginstruksikan hal tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan pungli bukan terjadi hanya di lingkungan pelabuhan yang sekarang pelakunya sudah ditangkap.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Bahkan, di luar pelabuhan Tanjung Priok pungli juga merajalela yang dilakukan oleh premanisme saat truk logistik berada di jalan raya sewaktu melakukan aktivitas distribusi barang.
"Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Kita harus bisa menyepakati bahwa penanganan dan pemberantasan pungli dan premanisme ini harus menjadi sebuah kegiatan yang memang terkoordinasi dengan baik dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Kalau tidak, masalahnya tidak akan pernah selesai. Masa sih harus setiap 3 tahun diingatkan Presiden?” ujarnya, Minggu, 13 Juni 2021.
ALFI mencatat persoalan pungli dan premanisme ini bukan yang pertama kalinya Kepala Negara memerintahkan untuk mengatasinya. Pada 2016, Jokowi juga pernah melakukan hal yang sama. Kemudian pada 2018 juga ada pengemudi yang berjalan kaki dari Jawa Tengah ke Jakarta untuk bertemu Jokowi, karena kerap menjadi korban premanisme dan aksi pungli.
Oleh karenanya, Yukki berharap penanganan pungli atau premanisme ini bisa dilakukan dengan lebih konsisten. Tidak hanya di Jakarta, penanganan terhadap pungli tersebut juga harus berlaku umum di seluruh wilayah di Indonesia.
Yukki mengatakan supaya praktik pungli tidak terulang di dalam pelabuhan maupun depo kontainer di luar pelabuhan, mesti ada standard operasional prosedur (SOP) dan pengawasan yang ketat. SOP itu lanjutnya, mesti diawasi secara berkelanjutan.
Menurutnya kalau di dalam pelabuhan leadingnya regulator seperti KSOP maupun Otoritas Pelabuhan dan pihak manajemen terminal itu sendiri. Sedangkan yang ada diluar pelabuhan mesti dikontrol oleh instansi yang memberikan izin dan bersama oleh manjemen perusahaan.
Sedangkan terhadap aksi premanisme yang kerap terjadi di jalan raya dari dan menuju Pelabuhan, Yukki berharap dilakukan penindakan tegas secara terus menerus. Dia pun membeberkan kalau aksi premanisme atau pungli juga kerap ditemui dalam perjalanan dari dan menuju pelabuhan, bandara, pabrik, gudang maupun tujuan akhir.
Risiko kehilangan barang juga tinggi, terutama untuk barang-barang bernilai tinggi dan mudah dijual seperti lubricant oil, susu atau rokok. "Jadi mobilnya dibajak, atau ketika sopirnya tidur tiba-tiba barangnya diambil. Ini yang juga harus menjadi perhatian kita semua," terangnya.
Yukki yang juga menjabat sebagai komisaris PT Dewata Freightinternational Tbk. (DEAL) juga menginginkan adanya perbaikan sistem transportasi atau akses distribusi dari dan ke Priok yang selama ini seringkali dihantui kemacetan yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan aksi premanisme di jalanan.
Seperti diketahui pihak Kepolisian memberantas aksi pungli di lokasi depo kontainer di luar pelabuhan dan di kawasan terminal peti kemas pelabuhan Tanjung Priok yang melibatkan oknum karyawan alih daya atau outsourcing di Jakarta International Container Terminal (JICT).
Penangkapan itu menyusul adanya pengaduan sopir truk kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis, 10 Juni 2021, yang kemudian Presiden Jokowi menelpon Kapolri untuk menindaklanjutinya. Tak butuh waktu lama, Jajaran Kepolisian langsung membekuk para oknum karyawan di depo kontainer dan terminal peti kemas yang terbukti melakukan praktik pungli terhadap para sopir truk.
Foto 
