Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto mengubah konsep program makan siang gratis yang ia janjikan saat kampanye lalu. Menteri Pertahanan itu kini berencana menyediakan sarapan bergizi seimbang bagi siswa sekolah yang membutuhkan. Nama programnya pun berganti menjadi makan bergizi gratis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Awalnya TKN Prabowo-Gibran memperkirakan kebutuhan anggaran program makan siang gratis sebesar Rp 450 triliun per tahun dengan asumsi harga satu porsi makanan Rp 15 ribu. Tingginya biaya untuk merealisasi janji kampanye Prabowo-Gibran ini menuai sorotan sebab biaya makan gratis dikhawatirkan membuat angka utang pemerintah melonjak serta memperbesar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Staf Ahli Kemendikbud: Makan bergizi gratis sulit gunakan anggaran pendidikan
Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Tatang Muttaqin, mengatakan, program makan bergizi gratis akan sulit dilaksanakan bila dananya diambil dari anggaran pendidikan. Kesulitan itu karena pos anggaran pendidikan sifatnya terkunci.
Salah satu contohnya, pos anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Saat ini ada sebanyak 1 juta mahasiswa yang menerima KIP Kuliah. Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp14 triliun. Anggaran itu tidak mudah digeser untuk program lain karena KIP Kuliah diberikan selama 4 tahun.
"Enggak mungkin KIP Kuliah berhenti sama sekali," kata Tatang dalam sebuah diskusi bertajuk "Kebijakan Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak" yang digelar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan di Jakarta, Rabu 29 Mei 2024.
Begitu pula dengan pos anggaran lain untuk tunjangan guru, dosen, dan guru besar. Pos anggaran itu tidak akan mudah digeser. Melihat kondisi itu, Tatang mengatakan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan kementrian/lembaga perlu mendiskusikan lebih cermat program makan bergizi. Setelah melakukan hal itu, bisa dilihat pos apa yang bisa digunakan untuk mendukung program makan bergizi.
"Perlu dilihat secara utuh berapa fiskal total sehingga proporssi 20 persen dari APBN untuk pendidikan itu berapa besarnya," kata Tatan.
Direktur KSKK Kemenag sebut dana BOS Madrasah tak akan cukup biayai makan bergizi gratis
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Kementerian Agama (Kemenag), M. Sidik Sisdianto, mengatakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk madrasah sebesar Rp10,3 triliun di 2024, tidak akan cukup untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis.
Dana BOS, kata Sidik, peruntukkan hanya untuk biaya operasional sekolah dan peningkatan mutu. "Dana BOS madrasah Rp10,3 triliun itu juga belum bisa memenuhi semua. Masih agak berat masih (kurang) Rp56 miliar," kata Sidik dalam diskusi bertajuk "Kebijakan Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak" yang digelar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) di Jakarta, Rabu 29 Mei 2024.
Sidik menambahkan, menggunakan dana BOS juga akan menganggu peningkatan mutu madrasah swasta. Belum lagi, anggaran untuk Program Indonesia Pintar (PIP) masih jauh dari cukup.
Karena itu, Sidik berharap, anggaran pendidikan yang diterima Kemendikbudristek bisa naik. Kenaikan anggaran Kemendikbudrisrek itu juga akan menambah dana pendidikan untuk Kemenag. Dari situ, Kemenag akan menggunakan dana kenaikan untuk program makan bergizi gratis.
"Kami harap naik sekitar Rp 7 sampai 12 triliun. Mudah mudahan bisa diambil dari situ," kata Sidik.
Sri Mulyani Beri Kerangka Besar APBN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan strategi yang akan digunakan dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk pemerintahan baru nantinya. Hal ini dia sebutkan sekaligus merespons soal program makan siang gratis yang dia sebut banyak datang padanya selama ini.
Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani mengaku kerap ditanya tentang program milik Prabowo-Gibran yang baru berganti nama jadi program makan bergizi gratis itu.
"Tentu semuanya selalu menanyakan tentang makan siang gratis, gimana? Ya, kami memberikan kerangka besar, amplop besarnya. Ini loh, APBN yang nanti kami sampaikan kepada pemerintahan baru, posturnya seperti ini," kata Sri Mulyani dalam seminar Nasional Jesuit Indonesia di Jakarta pada Kamis, 30 Mei 2024.
Lebih jauh, Sri Mulyani menjelaskan, tantangan pada perumusan APBN 2025 tentu ada. "Tapi kami akan coba terus reform dari sisi perpajakan, memperkuat institusi, membersihkan dari korupsi, meningkatkan investasi di bidang digital."
Dengan reformasi tersebut, menurut Sri Mulyani, proses bisnisnya menjadi jauh lebih pasti dan minim korupsi. "Atau mengurangi interaksi, sehingga celah korupsi makin ditutup," tuturnya.
"Jadi, mau itu adalah dalam bentuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lalu menggunakan program makan siang atau makanan bergizi, memberikan ibu-ibu hamil, itu semuanya memang tujuannya at the end, the most important asset dari republik ini adalah manusianya."
Maka dari itu, di dalam postur APBN ada alokasi pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan sekitar 6 persen dan jaminan sosial sekitar 50 persen. Namun, kata Sri Mulyani tak boleh hanya fokus pada SDM saja, sementara infrastruktur tak dibangun.
"Orang perlu mendapatkan produktivitas dan juga mobilitas, sehingga kami akan terus berfokus kepada manusianya, institusi dan infrastruktur. Kami melakukan transformasi ekonomi, menciptakan nilai tambah tinggi," ujarnya.
HATTA MUARABAGJA | HENDRIK YAPUTRA | ANNISA FEBIOLA
Pilihan editor: Prabowo Kini Sebut Makan Bergizi Gratis, Bagaimana Pedoman Makan Gizi Seimbang?
Foto 
