Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya menanggapi turunnya alokasi subsidi energi untuk tahun depan. Kebijakan ini persis seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 2014 lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Salah satu kebijakannya saat itu adalah menghapuskan subsidi BBM kecuali Solar, dan tentu itu menyenangkan dan dialokasikan ke infrastruktur sejak 2015,” ujar dia dalam diskusi daring bertajuk Merdeka dari Energi Fosil yang digelar pada Kamis, 18 Agustus 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi pada 2023 sebesar Rp 336,7 triliun atau menyusut ketimbang 2022 yang sebesar Rp 502 triliun. Anggaran energi tahun depan terdiri atas subsidi Rp 210,7 triliun dan kompensasi Rp 126 triliun.
Berly mengatakan, delapan tahun lalu, Jokowi dalam pidatonya menyatakan pembangunan untuk pendidikan, kesehatan, dan insfrastuktur terganggu karena anggarannya dipakai untuk subsidi BBM. Menurut Berly, kebijakan untuk menurunkan anggaran subsidi sudah benar.
Anggaran ini bisa dialihkan untuk pembangunan dan pemerataan perlindungan sosial. Misalnya, program kartu-kartu bantuan hingga bantuan langsung tunai (BLT) untuk 20-40 persen masyarakat di desil terbawah.
“Kemarin bisa dilakukan BLT minyak goreng yang bisa jalan enggak sampai dua bulan. Pak Jokowi sudah tahu caranya, jadi dia dipakai lagi ilmu lamanya,” tutur Berly.
Sementara itu, analis dari Climate Policy Initiative, Albertus Prabu Siagian, mengatakan pengurangan anggaran subsidi itu akan memaksa atau mendorong masyarakat untuk melakukan penghematan energi. “Jadi mungkin permintaan energi itu jadi berkurang,” kata dia dalam diskusi yang sama.
Sedangkan dari sisi PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Albertus menambahkan, perseroan akan membuat lebih banyak pembakit listrik yang tidak penuh utilisasinya. “Karena tadi masyarakatnya sendiri permintaannya lebih rendah, karena harga energinya lebih mahal, dan disubsidinya berkurang,” ucap Albertus.
Dikutip dari Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2023, dari total anggaran energi itu, anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kilogram direncanakan sebesar Rp 138,33 triliun atau lebih rendah 7,4 persen dibandingkan dengan outlook 2022. Alokasi anggaran susbdidi jenis BBM tertentu dan gas melon tahun ini diperkirakan Rp 149,36 triliun.
Anggaran itu mendatang bakal diarahkan untuk transformasi penyaluran subsidi BBM agar lebih tepat sasaran. Penyalurannya juga akan berbasis target penerima serta terintegrasi dengan program perlindungan sosial.
ARRIJAL RACHMAN | MOH KHORY ALFARIZI
Foto 
