Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas, mengatakan sebelum memutuskan menerima tawaran pemerintah mengelola izin usaha pertambangan atau IUP, organisasi itu menemui pengusaha tambang. Pertemuan itu membicarakan pengalaman wirausaha itu kelola tambang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Yang pertama kami dialog dengan para pengusaha, bagaimana pengalaman kalian dalam mengolah tambang," kata anggota PP Muhammadiyah Anwar Abbas, melalui sambungan telepon pada Rabu malam, 24 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Anwar mengatakan, saat itu para pimpinan di organisasi kemasyarakatan keagamaan cetusan kyai Ahmad Dahlan, itu juga menanyakan perihal konsep pengelolaan tambang ramah lingkungan hingga pengelolaan dengan konsep ramah sosial.
"Ya, mereka mengatakan kami bisa tidak ramah lingkungan, kami juga bisa ramah lingkungan. Kami bisa tidak ramah sosial, kami juga bisa ramah sosial," tutur dia. Setelah memahami penjelasan para pengusaha tambang, kata Anwar, para pimpinan Muhammadiyah langsung menemui Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Dengan Bahlil, para pentolan Muhammadiyah itu membicarakan soal pengelolaan tambang. "Setelah pagi bertemu pengusaha tambang, siangnya kami diskusi dengan Bahlil, sorenya kami bertemu dengan JK (Jusuf Kalla)," ujar dia. Anwar tak ingat persis hari pertemuan itu. Ia menyatakan pertemuan itu berlangsung dua atau tiga pekan lalu.
Ketua Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah itu juga enggan menjelaskan siapa para pengusaha tambang yang ditemui sebelum mereka menemui Bahlil dan mantan wakil presiden Jusuf Kalla itu. "Yang jelas mereka pengusaha tambang, yang sudah berpengalaman mengelola tambang," kata dia, sembari menolak menyebut asal pengusaha itu.
Kepada Tempo, Anwar mengatakan PP Muhammadiyah sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau IUP. Keputusan ini diputuskan saat rapat pleno. "Sudah diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah, sudah menyetujui," ucap Anwar. Rapat pleno ini digelar pada Sabtu, 13 Juli 2024.
Pilihan Editor: Sandiaga Janji Tiket Pesawat akan Turun sebelum Pemerintahan Jokowi Digantikan Prabowo
Foto 
