Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Megaproyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera sepanjang total 2.813 kilometer masih terhambat berbagai persoalan. Lantaran belum terhubung sempurna, pendapatan dari sebagian ruas jalan yang telah dibangun dan dioperasikan pun masih negatif.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sekretaris Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Suroto, mengatakan proyek jalan tol di pulau terbesar ketiga di Indonesia itu kerap terganjal masalah pembebasan lahan. “Tingkat kesulitan dalam pengadaan lahan di setiap ruasnya bervariasi,” ucap Suroto kepada Tempo, kemarin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Suroto, para pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek jalan tol Trans Sumatera harus memahami karakter sosial-budaya di setiap lokasi proyek. Pendekatan persuasif dibutuhkan untuk menghindari penolakan masyarakat saat pembebasan lahan. Proyek jalan bebas hambatan di Sumatera itu kerap melintasi tanah adat, tanah wakaf, dan lahan berkarakteristik khusus lain. “Cara membebaskan tanah ulayat di Padang, misalnya, berbeda dengan penanganan tanah adat di Aceh."
Merujuk ke catatan KPPIP—lembaga pengawas proyek strategis nasional (PSN)—sudah ada 10 ruas jalan tol Trans Sumatera sepanjang 691 kilometer yang selesai dibangun dan beroperasi. Jumlah itu belum termasuk beberapa ruas lain yang ditargetkan beroperasi sebelum akhir 2022, seperti jalan tol Sigli-Banda Aceh. Dari empat tahap pengerjaan jalan tol Trans Sumatera, kata Suroto, PT Hutama Karya (Persero) akan mengejar penyelesaian konstruksi tahap I dan II, sepanjang 1.500 kilometer, hingga 2024.
Proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Palembang-Bengkulu seksi Indralaya-Prabumulih di Indralaya, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, 18 Maret 2021. ANTARA/Nova Wahyudi
Jalan Tol Trans Sumatera Masih Sepi
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Eka Pria Anas, mengatakan pengembangan 24 ruas utama jalan tol Trans Sumatera belum mencapai separuh jalan. Hingga akhir 2023, pemerintah baru akan merampungkan pembangunan tahap pertama sepanjang 1.007 kilometer. “Proyek ini terkesan lama karena panjangnya lumayan tapi pendanaan terbatas,” kata dia, kemarin.
Untuk mengatasi persoalan pendanaan itu, kata Eka, Hutama Karya harus bergantung pada pinjaman dan dana penyertaan modal negara (PMN) untuk menambal beban, terutama pascakonstruksi. Besarnya investasi pun membuat rata-rata tarif per kilometer jalan tol Trans Sumatera lebih tinggi ketimbang jalan tol Trans Jawa.
Pengelola juga belum bisa mengandalkan pemasukan dari kendaraan yang melintas. Penyebabnya adalah sejumlah ruas yang sudah selesai dibangun belum semuanya terhubung. “Paling hanya ruas Bakauheni yang ramai saat Lebaran lalu,” kata Eka. “Dengan traffic yang masih rendah, pengelola butuh modal untuk menutup defisit operasi.”
Saat ini, sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera yang telah beroperasi di antaranya adalah Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 kilometer, Palembang-Indralaya 22 kilometer, Bakauheni-Terbanggi Besar 141 kilometer, dan Terbanggi Besar-Kayu Agung 189 kilometer.
Hutama Karya Kembali Mendapat PMN
Untuk mengejar penyelesaian proyek jalan tol yang belum selesai, PMN pun kembali dikucurkan kepada PT Hutama Karya. Selasa lalu, Komisi Badan Usaha Milik Negara DPR merestui pemberian PMN sebesar Rp 30,56 triliun yang diusulkan perseroan. Dari alokasi PMN 2023 yang mencapai Rp 73,2 triliun untuk 10 BUMN, Hutama Karya menjadi penerima modal negara terbesar.
Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero), Tjahjo Purnomo, memastikan modal segar itu akan dipakai untuk penyelesaian delapan ruas di tahap I jalan tol Trans Sumatera, serta untuk memulai pembangunan dua ruas di tahap II. Manajemen pun masih mengejar penyelesaian perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) sejumlah ruas yang akan digeber di tahap berikutnya.
“Masih ada tantangan pembebasan lahan pada proyek di sekitar Sumatera Utara, tapi kami upayakan segera selesai agar progres konstruksi sesuai target,” kata Tjahjo.
Selain terbebani target penyelesaian proyek, Hutama Karya masih dihantui kerugian. Merujuk pada laporan keuangan yang diterbitkan pada triwulan pertama tahun ini, rugi bersih Hutama Karya dilaporkan meningkat 18 persen secara tahunan. Pada 2020 kerugian bersih perusahaan mencapai Rp 2,03 triliun, dan naik menjadi Rp 2,45 triliun pada 2021.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, memperkirakan kerugian Hutama Karya bisa meningkat ketika ekonomi lepas dari resesi. “Seharusnya proyek ini diimbangi upaya pendongkrak perekonomian dari pemerintah daerah sekitarnya,” ucapnya. Selama target keekonomian setiap ruas belum tercapai, kata Eko, keuangan perseroan pun masih harus ditopang PMN.
Peneliti BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menyayangkan lemahnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemangku kepentingan di daerah yang dilalui jalan tol Trans Sumatera. “Selama ini sinkronisasinya lemah sehingga infrastruktur yang sudah dibangun tak termanfaatkan secara optimal.”
YOHANES PASKALIS
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
