AS Coret RI dari Daftar Negara Berkembang, Trump Mengincar Cina?

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan pemerintah AS untuk menghapus sejumlah negara dari daftar negara berkembang yang menerima perlakuan khusus atau special differential treatment (SDT) , termasuk Indonesia, dinilai tidak akan mempersulit posisi kita. Sebab, langkah Presiden AS Donald Trump meninjau ulang daftar negara yang mendapat kelonggaran bea antidumping tidak secara langsung menempatkan Indonesia dalam target sasaran.

"Ini akan mempermudah AS untuk mengaplikasikan bea antidumping atau countervailing duties (CVD), sehingga Trump dapat mengenakan tarif kepada lebih banyak barang Cina," kata Kepala Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambijantoro Senin 24 Februari 2020.

Menurutnya, CVD berbeda dengan Generalized System of Preferences (GSP). CVD adalah bea yang dibebankan pemerintah atau negara pengimpor guna menyeimbangkan harga produk yang sama dari produsen dalam negeri dan harga produk asing berdasarkan subsidi ekspor yang mereka peroleh dari negara asal. "Adapun, fasilitas GSP yang diberikan secara sepihak oleh AS untuk mempromosikan pertumbuhan di negara berkembang belum dicabut," Satria menjelaskan.

Saat ini, ada sekitar sebelas komoditas Indonesia yang sudah terkena CVD antara lain biodiesel, karbon, batang baja, udang beku, Monosodium Glutamate (MSG), serta berbagai jenis polyethlene plastic. Salah satu, komoditas yang baru dikenakan CVD pada tahun lalu adalah menara angin (wind towers).