Berbagi Untung Asuransi Swasta dan BPJS Kesehatan

JAKARTA - Asuransi swasta berpotensi menuai berkah dari rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, pemerintah membuka opsi untuk berbagi keuntungan dengan asuransi swasta untuk memenuhi kebutuhan pasien yang menginginkan kenaikan kelas perawatan. Sebagaimana diketahui, mulai tahun depan pemerintah bakal menerapkan penyeragaman tarif iuran dan layanan perawatan untuk seluruh peserta program JKN menjadi hanya satu kelas, yaitu kelas standar.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Budi Tampubolon, menuturkan saat ini industri telah memulai diskusi dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, ataupun Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) tentang hal ini. Pemerintah, kata dia, membuka opsi mekanisme koordinasi manfaat bagi perusahaan-perusahaan asuransi swasta untuk menutup kekurangan layanan fasilitas kesehatan yang tidak dapat dipenuhi oleh BPJS Kesehatan. “Jadi, memang ada kebutuhan masyarakat, antara lain kalau mereka ingin naik kelas,” ucapnya, kemarin.

Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi yang diteken oleh industri asuransi dengan pemerintah terkait dengan rencana implementasi kelas standar tersebut. Hal ini karena detail kebijakan dan aturan turunan kelas standar masih dalam tahap penyempurnaan oleh pemerintah. “Anggota AAJI sudah mulai bersiap dengan strategi masing-masing,” kata Budi.

Ketua Bidang Keuangan Pajak dan Investasi AAJI, Simon Imanto, mengimbuhkan, sederet strategi yang disiapkan oleh pelaku industri pada dasarnya berfokus pada skema yang memudahkan masyarakat melakukan klaim ketika kerja sama tersebut direalisasi. “Strateginya mulai dari proses underwriting, bagaimana nanti prosesnya mudah untuk nasabah, misalnya dengan digitalisasi,” ucapnya.