Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas membeberkan alasan Presiden Jokowi tak terburu-buru memutuskan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan September ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dari pembicaraannya dengan Kepala Negara, kata Azwar, pemindahan aparatur sipil negara ke IKN Kalimantan Timur masih menunggu pembangunan infrastruktur digital rampung.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain," kata Azwar Anas saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 3 September 2024, seperti dikutip dari Antara.
Meskipun rumah susun untuk ASN telah siap untuk dihuni bagi ASN yang mulai pindah secara bertahap, kata Azwar, Presiden memberikan arahan bahwa kepindahan ASN berkantor ini menunggu kesiapan perkantoran maupun sistem digitalnya.
Adapun pemindahan ASN ke IKN tersebut mundur dari jadwal semula pada September 2024. Hal ini, kata Azwar, juga tak lepas dari keputusan pemerintah menunggu hunian dan perkantoran selesai.
Sebelumnya, kata Azwar, Presiden Jokowi juga menyebutkan masih menunggu rampungnya pembangunan Bandara di IKN dan dapat digunakan, sebelum memastikan dirinya pindah dan berkantor di IKN.
"Kita tunggu skema-nya sambil menunggu penyelesaian secara tuntas hunian dan perkantoran. Kemarin Menteri PU dan Otorita menyampaikan ada keterlambatan karena cuaca, sehingga bandara belum bisa dituntaskan," ujar Azwar.
Presiden Jokowi dalam kesempatan sebelumnya juga memastikan tidak ingin memaksakan kepindahan ASN ke IKN seperti yang direncanakan pada bulan September jika infrastruktur yang mendukung belum siap.
"Rencana masih September, tetapi juga melihat di sini. Sekali lagi kita tidak ingin memaksakan, tidak ingin memaksakan," ucap Presiden Jokowi pada Agustus lalu.
Salah satu syarat kepindahan ASN ke IKN tersebut, menurut Jokowi, disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti sudah siapnya rumah susun (rusun) pegawai negeri itu untuk dihuni.
Foto 
