Gaung Omnibus Law Keuangan dari Parlemen

Bermula sebagai inisiatif pemerintah, kini Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) diambil alih DPR. Proses pembahasannya dianggap akan lebih cepat.

22 September 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Penghitungan uang rupiah di cash center Bank Negara Indonesia (BNI) Pusat, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) atau yang dikenal sebagai omnibus law keuangan untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

surat-berharga-negara-sbn

kementerian-keuangan

bank-indonesia

ruu-ppsk

omnibus-law-keuangan

Ghoida Rahmah

Bergabung dengan Tempo sejak Agustus 2015, lulusan Geografi Universitas Indonesia ini merupakan penerima fellowship Banking Journalist Academy batch IV tahun 2016 dan Banking Editor Masterclass batch I tahun 2019. Pernah menjadi juara Harapan 1 Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan di 2016 dan juara 1 Lomba Karya Jurnalistik Kategori Media Cetak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021. Menjadi Staf Redaksi di Koran Tempo sejak 2020.

Edisi 20 April 2025