Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Ekonomi

Berita Tempo Plus

Rp 311 Triliun untuk Percepatan Transisi Energi

Koalisi negara G7 plus berkomitmen menyediakan Rp 311 triliun dalam program Just Energy Transition Partnership untuk percepatan transisi energi di Indonesia. Pemerintah diminta waspada terhadap risiko beban utang dari pembiayaan tersebut.

17 November 2022 | 00.00 WIB

Pembangkit Listrik Tenaga Uap Lontar, Tangerang, Banten. TEMPO/Tony Hartawan
Perbesar
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Lontar, Tangerang, Banten. TEMPO/Tony Hartawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

JAKARTA — Koalisi negara G7 plus Denmark, Norwegia, dan Irlandia Utara sepakat membantu percepatan transisi energi di Indonesia melalui program Just Energy Transition Partnership (JETP). Mereka menyediakan dana US$ 20 miliar atau sekitar Rp 311 triliun selama 3-5 tahun ke depan untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung penurunan emisi di dalam negeri. Salah satunya pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Skema pendanaan JETP terdiri atas pendanaan publik berupa pinjaman lunak dan hibah senilai US$ 10 miliar. Sedangkan sisanya berasal dari pendanaan swasta yang dikoordinasi oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Anggotanya adalah Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.

Dalam waktu enam bulan ke depan, Indonesia dan para mitranya akan mempersiapkan rencana realisasi pendanaan tersebut, termasuk memilah proyek yang bakal didanai. "Indonesia akan memimpin persiapan mewujudkan komitmen bersama ini dengan aksi yang konkret dan kolaboratif," ujar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Selasa lalu, 15 November 2022.

Salah satu rencana aksi Indonesia adalah menutup PLTU secara bertahap hingga 2050. Indonesia saat ini melarang pendirian pembangkit listrik berbasis batu bara baru dengan sejumlah pengecualian. Sementara itu, beberapa pembangkit yang sudah beroperasi akan dipensiunkan lebih awal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat setidaknya ada 32 PLTU berkapasitas 16,8 gigawatt yang bisa dipensiunkan dini.

Rencana ini butuh dana fantastis. Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur, Sylvi J. Gani, pernah menyebutkan angka US$ 400-450 juta untuk menghentikan operasi PLTU dengan kapasitas 1 gigawatt lebih cepat. "Angkanya bisa berubah, tergantung kondisi PLTU," ujarnya.

Pemerintah juga menyiapkan beragam rencana pengembangan energi terbarukan. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, terdapat rencana tambahan kapasitas pembangkit dari energi tersebut sebesar 20,9 gigawatt. Harapannya, bauran energi dari energi baru dan terbarukan (EBT) terus mendominasi hingga pada 2060 Indonesia bisa netral karbon.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Vindry Florentin

Lulus dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran tahun 2015 dan bergabung dengan Tempo di tahun yang sama. Kini meliput isu seputar ekonomi dan bisnis. Salah satu host siniar Jelasin Dong! di YouTube Tempodotco

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus