Bagaimana Konsep Kerja dan Fasilitas untuk ASN di Ibu Kota Baru

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Pemerintah menyiapkan infrastruktur penunjang kinerja ASN di ibu kota baru.
ASN akan mendapat rumah tapak atau hunian vertikal di ibu kota baru, bergantung pada jabatannya.
Pembangunan fasilitas di ibu kota baru menanti pengesahan RUU Ibu Kota Negara.

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan infrastruktur penunjang kinerja aparatur sipil negara (ASN) di ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ketua Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Danis Sumadilaga, mengatakan kantor pemerintahan akan dibangun dengan konsep kantor bersama atau shared office yang mengedepankan konektivitas fisik dan digital.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pemerintah, kata Danis, mengedepankan transformasi tempat kerja di ibu kota baru yang lebih fleksibel, efektif, dan efisien. “Tidak lagi memakai cara lama, dukungan yang diperlukan bukan hanya kantor tapi smart office dan smart corner untuk transformasi di masa depan,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut Danis, transformasi tempat kerja di ibu kota baru akan diperkuat melalui sistem kerja yang fleksibel dan berbasis digital. Dengan konsep ini, cara kerja ASN akan lebih informatif, interaktif, kasual, dan tidak terbatas pada ruang kantor. Fasilitas yang juga akan disiapkan adalah perumahan dinas untuk ASN. “Kami siapkan smart ASN village dengan sarana-prasarana pendukung,” ujar Danis.

Berdasarkan dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terdapat dua tipe rumah dinas ASN. Pertama, tipe rumah tapak yang diperuntukkan bagi menteri/kepala lembaga, pejabat negara, serta eselon I. Kedua, tipe rumah susun untuk pejabat eselon II, administrator/koordinator, serta pemegang jabatan fungsional. Masing-masing memiliki kriteria luasan hunian yang berbeda sesuai dengan jabatannya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (kiri) dan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Saan Mustopa saat mengikuti rapat panitia kerja dengan Pansus RUU IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, 13 Januari 2022. ANTARA/Galih Pradipta

Danis berujar, pada tahap awal, pembangunan akan berfokus pada infrastruktur dasar yang dikerjakan bersama oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Kami sedang mendetailkan perencanaannya,” kata dia.

Kementerian Pekerjaan Umum bertugas menyediakan sumber daya air untuk drainase pengendalian banjir dan penyediaan air baku untuk minum hingga konektivitas jalan logistik maupun jalan bebas hambatan. Nantinya akan ada jalan tol dari bandara di Balikpapan ke wilayah ibu kota baru sepanjang 47 kilometer. Sedangkan di kawasan inti pemerintahan akan dipakai konsep "Sumbu Kebangsaan" dan "Tripraja".

Namun, kata Danis, hingga saat ini pembangunan kawasan ibu kota baru belum berjalan, menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang saat ini masih dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pembangunan juga menunggu terbitnya aturan teknis, seperti peraturan presiden atau peraturan menteri.

Aktivitas perekonomian warga di pelabuhan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 28 Agustus 2019. REUTERS/Willy Kurniawan

Kemarin, Bappenas bersama Panitia Khusus RUU IKN DPR meninjau titik-titik pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Juru bicara Bappenas untuk IKN, Sidik Pramono, mengatakan sejumlah lokasi penting yang ditinjau meliputi sodetan jalan, rencana jalan tol bandara-kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), jembatan Pulau Balang, jalan lingkar KIPP, titik lokasi kompleks parlemen, istana negara, titik nol pembangunan IKN, hingga Bendungan Sepaku Semoi. “Kami melanjutkan tinjauan ke Borneo Bay City dan Grand City Balikpapan untuk meninjau percontohan perumahan vertikal serta landed house,” ucapnya.

Anggota Panitia Khusus RUU IKN, G. Budisatrio Djiwandono, mengatakan pembangunan kawasan ibu kota baru seharusnya bisa meratakan konektivitas dan infrastruktur di Kalimantan Timur. Menurut dia, pemerintah jangan hanya berfokus membangun lokasi ibu kota baru, tapi juga harus melihat daerah-daerah penyangga. “Pemerintah juga harus memperhatikan ketahanan pangan dengan memetakan dan menyiapkan lumbung pangan yang baru, melalui konsep pertanian dan peternakan modern,” ujar dia.

GHOIDA RAHMAH