Bagaimana Progres Pembangunan Fasilitas Pendukung KTT G20

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JAKARTA – Progres pembangunan fasilitas untuk mendukung perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 di sejumlah lokasi masih kurang dari 60 persen. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, kemarin, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa pembangunan sejumlah fasilitas itu ditargetkan rampung pada Juli dan Agustus mendatang.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sejumlah proyek yang dikerjakan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk perhelatan G20 adalah renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta; revitalisasi fasilitas VVIP di Bandar Udara Ngurah Rai dan penataan kawasan mangrove di Bali; penataan koridor kawasan Mandalika, NTB; serta peningkatan fasilitas pendukung pariwisata Loh Buaya, Labuan Bajo.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Untuk renovasi TMII dengan anggaran Rp 891 miliar, saat ini progresnya sudah 41,84 persen untuk keuangan dan 59,17 persen untuk pembangunan fisik,” kata Diana di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. Adapun untuk penataan kawasan mangrove di Bali dengan anggaran Rp 105,8 miliar, saat ini progres fisiknya sudah 50,55 persen dan capaian keuangan 15 persen. Pekerjaan di kedua lokasi ini ditargetkan rampung pada Juli mendatang.

Pekerja beristirahat di lokasi proyek pembangunan dan revitalisasi Terminal VVIP Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Badung, Bali, 3 Juni 2022. ANTARA/Fikri Yusuf

Kemudian, Diana melanjutkan, progres fisik revitalisasi fasilitas VIIP di Bandara Ngurah Rai, dengan anggaran Rp 52 miliar, sebesar 53,97 persen. Untuk peningkatan fasilitas di Loh Buaya, Labuan Bajo, progres fisiknya baru 19,31 persen. Adapun progres penataan koridor kawasan Mandalika mencapai 70,15 persen. Ketiga proyek ini, ujar Diana, ditargetkan selesai pada Agustus mendatang.

Pengerjaan sejumlah proyek pendukung KTT G20 tersebut menyebabkan adanya penambahan pagu dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun anggaran 2022. Awalnya, dipa Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp 12,51 triliun, kemudian mendapat tambahan Rp 1,13 triliun menjadi Rp 14,18 triliun. “Penambahan anggaran ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2021,” kata Diana. Direktorat Jenderal Cipta Karya juga mendapat pinjaman hibah luar negeri sebesar Rp 445 miliar pada tahun ini.

Penambahan pagu anggaran itu menyebabkan realisasi penyerapan keuangan hingga Juni 2022 baru sebesar 29,20 persen dan capaian fisik 31,29 persen. Serapan keuangan pada realisasi kegiatan padat karya juga baru 2,71 persen dan progres fisik sebesar 0,51 persen. “Kami baru selesai melakukan revisi (anggaran). Saat ini kami sedang melakukan persiapan kegiatan padat karya, antara lain rekrutmen tenaga fasilitator dan koordinasi dengan daerah.”

Di luar pengerjaan proyek-proyek G20, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga menjalankan sejumlah proyek, antara lain rehabilitasi dan rekonstruksi hunian pascabencana di Sulawesi Tengah yang terkena gempa bumi pada 2018. Saat ini proyek pembangunan hunian tersebut telah mencapai 100 persen. Kemudian terdapat proyek pembangunan permukiman warga relokasi Desa Nelelamadike, Flores Timur; dan Desa Daha, Dompu, NTB, yang terkena dampak badai siklon Seroja.

“Terakhir, kami menangani pembangunan infrastruktur permukiman pada kawasan relokasi pascabencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, dengan realisasi fisik 97,63 persen, yang mengeluarkan biaya Rp 199,5 miliar,” kata Diana.

Menteri PUPR Basuki Basoeki Hadimoeljono (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 9 Juni 2022. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Adapun dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR bersama Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono pada awal Juni lalu, anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra, Sudewo, mempertanyakan tak adanya anggaran pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara dalam pagu anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya. “Dalam paparan ini tidak disampaikan sedikit pun untuk IKN. Sementara itu, infrastruktur di IKN kan akan segera dibangun,” ujarnya.

Saat itu, Basoeki menjelaskan, dalam penyusunan pagu anggaran, kebutuhan dana untuk IKN memang belum dimasukkan. “Kami sudah menyurati Menteri Keuangan perihal kebutuhan IKN,” ujar Basoeki. Ia menjelaskan, untuk pembangunan IKN, Kementerian PUPR membutuhkan dana Rp 43,73 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar pada periode 2022-2024.

“Anggaran itu akan digunakan untuk proyek jalan tol, jalan nasional, kantor presiden dan wakil presiden, kantor kementerian, instalasi penyediaan air baku, dan drainase.” Basoeki melanjutkan, pada bulan ini, Direktorat Jenderal Cipta karya sedang mengadakan lelang untuk sejumlah proyek infrastruktur dasar IKN tersebut.