Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Krakatau Steel ditargetkan mengurangi 50 persen utang tahun ini.
Dengan berbagai efisiensi, Krakatau Steel menargetkan pendapatan Rp 37,74 triliun.
Pemerintah diminta meninjau rencana rights issue karena dianggap belum mendesak.
JAKARTA - Sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN direncanakan menambah modal melalui aksi hak memesan efek terlebih dulu (HMETD) alias rights issue pada semester II 2022. Salah satu yang akan melaksanakan aksi korporasi tersebut adalah perusahaan baja pelat merah, PT Krakatau Steel Tbk.
Rights issue menjadi salah satu yang direncanakan Krakatau Steel guna mendapatkan dana segar untuk membayar utang. Tahun ini, perseroan ditargetkan melunasi utang sebesar US$ 524 juta.
Selepas rights issue, porsi saham pemerintah diperkirakan berkurang menjadi 60 persen dan porsi saham publik meningkat menjadi 40 persen. Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek, Jumat, 10 Juni 2022, sebanyak 15,4 miliar atau 80 persen saham Krakatau Steel saat ini dipegang pemerintah. Adapun 3,8 miliar saham emiten berkode KRAS tersebut dimiliki masyarakat.
Dana segar dari rights issue direncanakan dipakai Krakatau Steel untuk pelunasan utang Tranche B dan pengembangan usaha. "Harapannya, publik yang akan men-subscribe, tanpa partisipasi pemerintah," ujar Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat, 8 Juni  lalu.
Selain rights issue, KRAS akan memanfaatkan arus kas perusahaan, divestasi aset, dan masuknya investor strategis.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
