Ganti Rupa Dewan Sumber Daya Air

Alan mengatakan, sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menangani persoalan sumber daya air berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian. Namun, ketika Kementerian Koordinator Kemaritiman berubah menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, struktur ini turut berubah. Kementerian Pekerjaan Umum, kata Alan, masuk ke dalam lingkup koordinasi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. "Ketua Dewan SDA pun pindah,” ujar dia.

Namun, Alan tak merinci alasan mengenai perubahan fungsi Dewan SDA Nasional. Dalam aturan yang baru, fungsi Dewan SDA semakin terinci dan bersifat koordinatif, ketimbang sebelumnya yang utamanya sebagai pemberi saran dan pertimbangan kepada presiden.

Anggota Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Suryadi Jaya Purnama, mempersoalkan pengangkatan Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Dewan SDA Nasional. Sebab, kata dia, Luhut telah memegang banyak tugas dan jabatan. "Padahal masalah sumber daya air merupakan masalah yang serius dan tidak bisa ditangani secara setengah-setengah," ujar Suryadi.

Saat ini Luhut mengemban delapan jabatan di pemerintahan, di antaranya Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa-Bali, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Dengan banyaknya jabatan Luhut, Suryadi khawatir fungsi Dewan SDA Nasional sulit berjalan dengan optimal. Apalagi, kata dia, struktur keanggotaan dewan tersebut bertambah gemuk dengan masuknya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Menurut Suryadi, perkara sumber daya air perlu penanganan serius di berbagai aspek, seperti konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak. "Sebagai contoh pada 2020, pada aspek pendayagunaan sumber daya air di Kementerian Pekerjaan Umum belum bisa mencapai target yang ditetapkan," kata dia.

Menyitir Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum 2020, Suryadi menyebutkan, jumlah penambahan kapasitas layanan sarana-prasarana air baku hanya terealisasi 2,52 meter kubik per detik dari target 4,1 meter kubik per detik pada 2020. Dari aspek pengendalian daya rusak air, dalam laporan yang sama disebutkan bahwa target penurunan luas kawasan terkena dampak banjir adalah sebesar 10.260 hektare, tapi hanya bisa direalisasi sebesar 5.396,7 hektare.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan penunjukan Luhut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. “Kita tahu, selain menteri, dia juga pengusaha. Jabatannya dikhawatirkan dimanfaatkan untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya," ujar Ujang. Sejumlah perusahaan Luhut yang bergerak di bisnis pertambangan, energi, dan properti bisa bersinggungan dengan persoalan air.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kanan) mengunjungi mangrove Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Denpasar, Bali, 23 Maret 2022. ANTARA/Fikri Yusuf

Adapun Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Wahyu Perdana mengatakan penunjukan Luhut menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, kata dia, Dewan SDA semestinya memiliki fungsi yang menyentuh sumber daya jangka panjang, misalnya melalui penegakan hukum atas pencemaran dan kerusakan ekosistem air.

Wahyu menilai penunjukan kementerian yang fokus utamanya pada investasi menunjukkan bahwa lingkungan hidup tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan sumber daya air. "Kalau ada keterkaitan pejabat tingginya dengan korporasi yang berdampak pada SDA, ya, jadi tanda tanya besar," kata dia.

Direktur Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, mengatakan, hingga saat ini keberadaan Dewan Sumber Daya Air Nasional tidak memiliki rekam jejak yang kuat untuk mengatasi permasalahan sumber daya air nasional. Persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah adalah rusaknya daerah aliran sungai hingga tercemarnya sungai akibat kawasan industri. Namun, hingga berita ini diturunkan, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Djarot Widyoko dan juru bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jodi Mahardi, belum memberi klarifikasi.

CAESAR AKBAR