Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Bisnis

Bahlil Lahadalia Blak-blakan soal Alasan Pengusaha Ingin Jadwal Pemilu Diundur

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membeberkan alasan kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu pada tahun 2024 diundur.

10 Januari 2022 | 17.29 WIB

Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia
Perbesar
Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membeberkan alasan kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu pada tahun 2024 diundur atau dengan kata lain ingin masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpanjang hingga tahun 2027.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Bahlil menjelaskan, dari diskusi yang dilakukannya dengan para pengusaha sebelumnya, diketahui bahwa dunia usaha ingin Pilpres diundur karena mereka melihat saat ini perekonomian nasional sedang dalam masa pemulihan. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Kalau kita mengecek dunia usaha, rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," ujar Bahlil dalam agenda temuan survei Indikator Politik, dikutip Senin, 10 Januari 2022.

Pernyataan itu diutarakannya ketika mengomentari temuan survei nasional yang bertajuk 'Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024' yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia.

Adapun survei Indikator Politik Indonesia mencatat 31 persen masyarakat setuju jika masa jabatan Presiden Jokowi ditambah hingga 2027. Namun, sebanyak 32,9 persen responden kurang setuju dan 25,1 persen tidak setuju sama sekali dengan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Masyarakat yang setuju berharap agar penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat diselesaikan secara tuntas.

Lebih jauh, Bahlil menyebutkan hasil survei tersebut senada dengan beberapa diskusi yang dilakukannya dengan dunia usaha. Dia mengatakan kalangan pengusaha berpikir bahwa akan memberatkan bila dunia usaha harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat.

Bahkan, kata Bahlil, bangsa Indonesia perlu memutuskan persoalan mana yang menjadi prioritasnya. "Apakah itu persoalan menyelesaikan pandemi, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru lewat pemilu."

Ia menyebutkan, seluruh negara di dunia menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi usai pandemi. Bahlil menilai pemulihan ekonomi bukan hal mudah, tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan hal positif, terlihat dari capaian 3,5 persen pada kuartal III pada tahun 2021.

Bahlil pun menyambut baik kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pada 4 bulan terakhir, yang mencapai 71 persen pada Desember 2021.

“Kami kerja siang malam di kabinet ini dan detail. Bapak Presiden bukan kasih perintah terus melepas. Beliau mengecek sudah sejauh mana, masalahnya apa dan targetnya apa?” kata Bahlil.

Ia juga menegaskan saat ini dunia usaha sedang dalam tren pemulihan setelah terdampak pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak 2020 hingga 2021. Untuk itu, momentum pemulihan ini diharapkan tidak terhambat karena stabilitas politik yang tidak berjalan baik.

"Mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya dengan mereka (pengusaha)," tuturnya.

Lebih jauh, Bahlil memaparkan bahwa potensi memajukan atau memundurkan jadwal pemilu bukan sesuatu yang diharamkan, karena sudah ada sejarahnya di Indonesia.

Sebelumnya, pada 1997 telah dilakukan pemilu. Namun berikutnya reformasi pada 1999 membuat pemilu yang seharusnya digelar 2002 dipercepat dan dilaksanakan pada tahun 1999.

"Tinggal kita lihat adalah kebutuhan bangsa kita ini apa, apakah persoalan menyelesaikan pandemi Covid-19, apakah persoalan memulihkan ekonomi, atau mempersoalkannya adalah bagaimana kita memilih kepemimpinan baru lewat pemilu. Ini sekedar tanggapan pribadi saya,” kata Bahlil.

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli menilai penjelasan Bahlil tersebut tak sesuai dengan tugas pokoknya sebagai menteri. “Ini kok Ketua BKPM ngurusin Pemilu, kepiye toh — tolong fokus urus investasi aja Bahlil,” tulis Rizal melalui akun Twitter @RamliRizal, Senin, 10 Januari 2022. 

BISNIS

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu. 

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
Ā© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus