Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selalu menjadi komoditas politik menjelang pemilihan umum. Karena itu, ia melaporkan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Saya sampaikan ke Presiden (Jokowi), UMKM ini hidup ketika ada Pilkada, Pileg, Pilpres karena mereka selalu dijadikan komoditas politik. Saya tidak ingin itu terjadi terus menerus," ujarnya dalam acara pemberian nomor induk berusaha yang disaksikan secara virtual pada Kamis, 9 Agustus 2023.
KUR UMKM tak gunakan jaminan
Selain menjadi komoditas politik, Bahlil mengeluhkan soal jaminan yang diminta perbankan kepada UMKM yang mengajukan pinjaman. Lebih lanjut, ia menegaskan kepada pihak perbankan untuk tidak meminta agunan atau jaminan kepada UMKM yang ingin melakukan peminjaman, khususnya yang berasal dari himpunan bank negara atau Himbara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Ini enggak boleh, kasih tahu Pak Erick Thohir (Menteri BUMN). Apalagi bank Himbara nggak boleh," kata dia.
UMKM sebagai tulang punggung ekonomi perlu dilindungi
Sebab, kata dia, Jokowi telah sepakat bahwa kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 50-100 juta bagi UMKM tidak perlu menggunakan jaminan. Terlebih, ia menggarisbawahi UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Sehingga perlu dilindungi dan dimudahkan aksesnya dalam mendapatkan pinjaman modal.
"Rumah saja masih kos kosan. Pendapatan belum tentu ada tiap hari, bagaimana punya jaminan," ucapnya.
UMKM selamatkan Indonesia dari krisis
Bahlil lantas menilai bahwa UMKM adalah sektor yang berhasil menyelamatkan Indonesia dari krisis. Ia merujuk pada kejadian krisis ekonomi yang terjadi di Tanah Air pada 1998 silam.
Dia mengatakan saat krisis ekonomi 1998, hampir semua perusahaan colaps dan separuhnya pailit. "Namun yang menjaga benteng pertahanan ekonomi kita dengan posisi ekonomi 88 persen inflasi dan defisit ekonomi 15 persen bukan pengusaha besar tetapi UMKM," ujar Bahlil dalam dalam acara pemberian nomor induk berusaha (NIB) di Pekanbaru, yang disaksikan secara virtual pada Kamis, 9 Agustus 2023.
Dia menuturkan 99 persen jumlah unit usaha di Indonesia adalah UMKM dengan angka menembus 64,3 juta. Sedangkan jumlah perusahaan besar tidak lebih dari 1 persen.
UMKM mampu menciptakan lapangan kerja hingga 120 juta dari 134 juta lapangan pekerjaan yang ada. Karena itu, ia menilai sektor UMKM adalah faktor yang mempu membuat Indonesia menjadi kuat dan keluar dari krisis ekonomi.
Sayangnya, menurut Bahlil, pemerintah saat ini belum hadir secara penuh untuk membela UMKM. Bahkan, ia mengungkapkan UMKM kerap dijadikan komoditas politik menjelang pemilihan umum.
Cerita Bahlil saat jadi pelaku UMKM
Ia pun bercerita pengalamannya saat masih menjadi pelaku UMKM. Saat menjadi pelaku UMKM, Bahlil memiliki banyak sekali hambatan. Misalnya pungutan liar saat mengurus sejumlah perizinan usaha. Karena itu, ia kini pemerintah menerapkan sistem secara elektronik untuk UMKM melalui online single submission (OSS).
"Jadi kalau masih ada yang seperti ini nggak boleh lagi. Ini UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional," kata dia.
Pemerintah jadi jaminan pengajuan KUR UMKM
Ia menjelaskan pinjaman lewat program KUR sebesar Rp 50-100 juta bagi UMKM tidak perlu menggunakan jaminan. Pasalnya, negara yang menjadi jaminan dalam pengajuan KUR melalui asuransi. Bahlil mengaku sudah membawa isu ini ke dalam rapat terbatas atau ratas bersama Jokowi.
Ketidakadilan perbankan terhadap pelaku UMKM
Bahlil pun menilai ada ketidakadilan perbankan terhadap pelaku UMKM dalam menyalurkan kredit. Ia menyebut total pinjaman yang dikucurkan perbankan pada tahun ini mencapai Rp 6.300-6500 triliun.
Namun, menurutnya, dana yang mengalir ke UMKM tak lebih dari Rp 1.235 triliun atau sekitar 18-19 persen. Selebihnya, kredit tersebut diberikan kepada pengusaha besar.
Dia meminta kepada Jokowi agar ada kebijakan yang mewajibkan perbankan memberikan kredit kepada UMKM dengan besaran lebih besar. Menurutnya, Jokowi telah dan mengarahkan kepada perbankan untuk mengucurkan kredit setidaknya 30 persen untuk membiayai UMKM.
RIANI SANUSI PUTRI
Foto 
