Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai penyaluran kredit perbankan terhadap para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih sangat kecil. Sedangkan kredit yang digelontorkan ke sektor korporasi malah mendominasi dari total pinjaman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Padahal, dia menganggap, sejak masa krisis 1998, hingga krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini, UMKM masih menjadi juru selamat bagi perekonomian Indonesia. Sebab, jumlah unit usaha di Indonesia 99,7 persennya adalah UMKM, kontribusinya ke total ekonomi Indonesia 61 persen, dan terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Padahal waktu Ibu Pertiwi menangis pada tahun 1998 hampir semua pengusaha-pengusaha besar, konglomerat, melarikan diri, bahkan sebagian memailitkan diri. Tapi yang menjaga benteng ekonomi Indonesia adalah UMKM," kata Bahlil dalam acara Pemberian Nomor Induk Berusaha kepada Pelaku UMK Perseorangan di Graha Jalapuspita, Jakarta, Kamis, 20 Oktober 2022.
Ia menilai selama ini perbankan tidak adil dalam menyalurkan kredit. "Ini biar kalian tahu juga perbankan ini himpun uang dari masyarakat tapi penyalurannya tidak fair ke UMKM," ucapnya.
Bahlil mengatakan, di tengah besarnya peranan UMKM di Indonesia itu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5 persen hingga saat ini, tapi para pengusaha kecil itu masih kesulitan mendapatkan pembiayaan dari perbankan untuk naik kelas menjadi perusahaan besar.
"Kredit lending kita di Indonesia, saya enggak tahu sekarang ya, tapi 2021 itu Rp 6.000 triliun lebih. Kredit yang dibawa keluar Rp 300 triliun, sekitar Rp 5.700 triliun. Tahu enggak UMKM, berapa? Tidak lebih dari Rp 1.127 triliun, hanya 18-19 persennya," ujar Bahlil.
Selanjutnya: Jokowi minta tahun depan proporsi kredit ke UMKM mencapai 24 persen.
Bahlil menyadari bahwa permasalahan penyaluran kredit ini terhadap UMKM memang masih terkendala persoalan administrasi, salah satunya ihwal izin usaha. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta kepadanya supaya izin usaha UMKM dipermudah melalui sistem One Single Submission atau OSS dan itu gratis.
"Ini yang diperintahkan Bapak Jokowi bahwa tidak fair UMKM dapat 18-19 persen dan bapak presiden perintahkan minimal pada 2024 harus mencapai 30 persen kredit harus untuk UMKM. Nah tapi kredit ini kan harus ada prosesnya," kata Bahlil.
Melalui sistem OSS ini, Bahlil memastikan, para pelaku UMKM akan bisa lebih mudah dan cepat mendapatkan izin berusaha. Ini menurutnya sudah menjadi amanat Undang-undang Cipta Kerja sehingga UMKM tidak perlu memakan waktu untuk urus izin usah melalui birokrasi yang sulit dan tatap muka.
"Sebagian besar belum punya izin karean izinnya itu susahnya minta ampun, dipungut (biaya) lagi. Datang ke kelurahan, dapat rekomendasi harus setor, ke dinas juga dulu-dulu begitu. Itu pengalaman pribadi saya, karena dulu saya jadi pengusaha," ucapnya.
Proses birokrasi yang rumit ini menurutnya menjadi bukti dulu negara belum hadir memberikan ruang untuk UMKM maju. Karena itu, dia mengaku tidak mau lagi generasi saat ini merasakan kesulitan mengurus izin usaha demi mendapat pembiayaan di bank seperti dulu.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
Foto 
