Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) akan meresmikan bursa kripto Indonesia yang dijadwalkan bulan ini, Juli 2023. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko menjelaskan, setelah bursa kripto dirilis, semua transaksi hanya bisa dilakukan melalui bursa tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami kemarin sudah menyepakati tata tertib bursa. Jadi proses know your customer (KYC) dan segala macam sudah diatur di situ,” ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 Juli 2023.
Bappebti ingin koin yang dijual di bursa kripto koin lokal
Adapun perdagangannya, kata dia, nanti akan melalui aplikasi masing-masing yang sudah terintegrasi. Bappebti pun sudah melakukan tes integrasinya. Koin kripto yang dijual, Didid berujar, Bappebti inginnya lokal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, koinnya tetap mengikuti perkembangan pasar internasional, termasuk soal harga. Asalkan koinnya itu sudah disetujui Bappebti. “Bisa jadi antar pedagang juga tidak selalu sama. Nanti call-nya mana yang menguntungkan,” tutur Didid.
JIka harga anjlok, dia melanjutkan, bisa dilakukan suspensi. Namun, jika itu hanya karena kondisi pasar, maka bisa dilanjutkan. Selain itu, Didid juga berharap tidak ada pihak yang mempermainkan harga aset kripto. Karena bisa saja seolah-olah orang tersebut main, padahal bukan.
“Nanti baru dilihat, kalau pasarnya memang begitu maka akan dilepas lagi. Tapi kalau karena pihak lain yang mau mempermainkan harga ya tidak bisa,” tutur Didid.
Bappebti sudah lakukan tes integrasi sistem
Dia pun menjelaskan persiapan menjelang peluncuran bursa kripto.“Sudah siap, akan kami luncurkan,” ujar Didid. Rencana awalnya, kata dia, bursa kripto akan dirilis pada Juni 2023.
Namun pada Mei 2023 lalu, Didid menunaikan ibadah haji dan baru kembali ke Indonesia pada 3 Juli 2023. Sehingga waktu peluncurannya mundur, tapi semua prosesnya sudah selesai. Didid mengaku harus melakukan review terlebih dahulu dalam sepekan ini.
“Kemarin kami sudah lakukan tes integrasi sistem antara pedagang, bursa, kliring, dan depository,” tutur dia. Sehingga saat ini sudah ada tiga komponen yakni lembaga bursa, kliring, dan kustodian.
Bappebti sudah menyurati Menteri Perdagangan
Bappebti, dia berujar, sudah menyurati Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan melaporkan rencana soal bursa kripto itu. Jika tidak ada arahan lain, Didid akan menandatangani izinnya. Berasarkan izin tersebut, akan diberikan waktu satu bulan kepada pedagang berizin untuk bergabung dengan bursa.
Peran bursa kripto: mengawasi, mengelola, dan mengatur para anggota
Sebelumnya, Didid mengatakan bursa kripto nantinya akan mengawasi, mengelola, dan mengatur para anggotanya.
“Intinya adalah melakukan pengelolaan, pengendalian, pencatatan. Kemudian akan segera action ketika ada permasalahan,” kata Didid kepada wartawan di Gedung Bappebti, Kamis, 5 Januari 2023.
Seperti Bursa Efek Indonesia, Didid mengatakan bursa kripto nantinya juga dapat melakukan suspend ketika ada aset kripto yang transaksinya naik atau turun drastis.
Jika bursa aset kripto ini terbentuk, nantinya akan berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Namun selama masa transisi ke OJK, untuk sementara, kendali atas bursa aset kripto akan berada di bawah Kementerian Perdagangan.
“Prinsipnya begitu. Saya ingin memindahkan ini ke OJK setelah barang ini sudah bagus. Saya tidak ingin memindahkan ketika masih compang-camping. Harapan saya begitu,” ucap Didid.
Kemendag harap bursa kripto dapat berikan proteksi dan perlindungan bagi investor
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga sebelumnya menyatakan Bursa Kripto Indonesia diharapkan dapat memberikan proteksi dan perlindungan terhadap investor. “Kita tidak mau konsumen tidak terlindungi, untuk melindungi konsumen itu perlu banyak prosedur,” kata dia pada awal Oktober 2022 lalu.
Dia lalu mencontohkan kustodian atau bank umum yang menawarkan jasa penitipan efek dan harta lain. Artinya, ada yang mengatur dan menyimpan aset, kemudian menyimpan dana, serta memastikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Nah hal itu kan yang jadi prioritas.”
Meski memasang target mempercepat pembentukannya, Jerry memastikan Bursa Kripto Indonesia tidak akan terburu-buru dirilis. Pemerintah mempertimbangkan banyak hal agar entitas itu nantinya dapat memberikan perlindungan optimal bagi konsumen.
MOH KHORY ALFARIZI | CAESAR AKBAR | RIRI RAHAYU
