Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia perlu menambah jumlah kapal riset maritim. Penambahan jumlah kapal riset, menurutnya penting untuk mendukung kegiatan riset kemaritiman.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Bila keuangan negara membaik pada waktu mendatang perlu dipikirkan untuk penambahan sejumlah kapal riset baru," kata dia di Deklarasi Konsorsium Riset Maritim, Jakarta, Selasa, 26 September 2017.
Simak: Kapal Selam KRI Nagapasa Pesanan dari Korea Tiba di Surabaya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Bambang mengatakan jumlah kapal riset yang saat ini dimiliki Indonesia belum mencukupi. Kapal yang adapun, kata dia, tidak semuanya dalam kondisi baik. "Bahkan sebagian kapal riset yang ada tidak layak melaut," kata dia.
Kondisi kapal riset yang dimiliki Indonesia itu, menurut dia, menjadi penyebab riset kemaritiman belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan kelautan di Indonesia. "Kita memang perlu kapal riset yang representatif untuk mendukung kegiatan riset di seluruh Indonesia," kata dia.
Lebih jauh, Bambang mengatakan kepemilikan kapal riset maritim adalah kebanggan bangsa. Dengan memiliki kapal riset yang modern, kata dia, suatu negara akan diakui oleh bangsa lain. "Dengan kapal riset modern indonesia dapat berbangga ketika mendeklarasikan diri sebagai poros maritim dunia," kata dia.
Bambang mengatakan lembaganya mendukung sepenuhnya upaya untuk meningkatkan riset kelautan. Namun, dia juga menyadari bahwa kapal riset merupakan investasi yang mahal. Sehingga dalam pemanfaatannya harus lintas sektor.
"Kalau kita membeli kapal riset bisa dititipkan atau dikelola oleh satu instansi, tapi penggunaannya harus bersama-sama," kata dia.
Bambang juga mengatakan pemerintah perlu membuka peluang kerjasama dengan swasta dalam riset kemaritiman. Sehingga pengadaan kapal riset maritim nantinya tidak selalu bergantung sepenuhnya pada pemerintah. "Mungkin perlu juga kerjasama dengan dunia usaha yang punya inti bisnis di bidang riset kemaritiman," kata dia.
ROSSENO AJI NUGROHO
Foto 
