Belanja Negara dalam RAPBN 2024

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Alokasi belanja negara dianggarkan sebesar Rp 3.304,13 triliun.
Belanja infrastruktur mencapai Rp 422,7 triliun atau tumbuh 5,8 persen dari outlook APBN 2023.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 50,2 triliun untuk kenaikan gaji aparatur negara.

JAKARTA - Belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 meningkat tajam. Alokasi belanja dianggarkan sebesar Rp 3.304,13 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 857,59 triliun. Jumlah tersebut naik 10 persen dibanding anggaran tahun ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pengeluaran jorjoran tak dapat dihindari, mengingat 2024 merupakan tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo sekaligus periode terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kenaikan belanja itu didorong oleh peningkatan anggaran demi mempercepat pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan proyek strategis nasional.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Salah satu pos pengeluaran terbesar adalah belanja infrastruktur yang mencapai Rp 422,7 triliun atau tumbuh 5,8 persen dari outlook APBN 2023 yang sebesar Rp 399,6 triliun. Pos tersebut termasuk prioritas pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mendapat alokasi sebesar Rp 40,6 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono mengungkapkan saat ini progres pembangunan IKN telah mencapai 30 persen. Selain infrastruktur dasar, seperti jalan dan bendungan, pemerintah menyiapkan belanja untuk pembangunan rumah aparatur negara dan TNI/Polri sebanyak 47 tower. “Rencananya, sebanyak 12 tower akan selesai pada Juli 2024 sehingga bisa ditempati secara bertahap,” ujarnya. Pembangunan kantor presiden, empat kantor kementerian koordinator, kantor sejumlah kementerian, dan masjid negara juga ditargetkan selesai tahun depan.

Selama periode 2020-2023, Kementerian PUPR tercatat telah membelanjakan anggaran IKN sebesar Rp 54,69 triliun. Anggaran itu disalurkan untuk 78 paket pekerjaan fisik terkontrak, dengan progres fisik saat ini sebesar 17,74 persen. Basoeki merinci, untuk kontrak batch 1 dari 2020 hingga Maret 2023 terdapat 39 paket dengan total pagu terkontrak yang telah masuk tahap konstruksi sebesar Rp 24,16 triliun, dengan progres fisik 40 persen. Sedangkan batch II atau paket terkontrak periode Maret 2023-2024 terdiri atas 39 paket konstruksi dengan total pagu anggaran Rp 30,53 triliun dan progres fisik 0,11 persen.

Proyek pembangunan infrastruktur Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara Nusantara, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, 23 Februari 2023. TEMPO/Subekti

Belanja Pegawai Naik

Selain kebutuhan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, pos belanja pegawai turut mengalami kenaikan pada 2024. Salah satunya bersumber dari rencana kenaikan gaji aparatur negara sebesar 8 persen dan pensiunan sebesar 12 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berujar bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 50,2 triliun untuk membayar gaji seluruh aparatur negara, TNI/Polri, dan pensiunan pada tahun depan. “Jika melihat komposisinya, sebesar Rp 9,4 triliun untuk aparatur negara pusat, untuk pensiunan tambahan Rp 17 triliun, dan aparatur negara daerah Rp 25,8 triliun,” ucapnya.

Menaikkan gaji aparatur negara, menurut Presiden Joko Widodo, merupakan upaya agar pelaksanaan transformasi birokrasi berjalan efektif. Salah satunya dengan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, tunjangan, dan remunerasi berdasarkan kinerja serta produktivitas. Lebih lanjut, kenaikan gaji tersebut diharapkan turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi karena mendorong peningkatan daya beli dan konsumsi. Selama menjabat, Jokowi telah menaikkan gaji aparatur negara sebanyak tiga kali, yaitu pada 2015 sebesar 5 persen, 2019 sebesar 5 persen, dan 2023 sebesar 8 persen.

“Selain itu, pada 2024, kami melakukan pencadangan belanja yang memadai untuk pelaksanaan pemilihan umum, dari pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, dan berbagai dinamika yang diantisipasi,” kata Sri Mulyani. Secara keseluruhan, anggaran hukum, pertahanan, dan keamanan naik 2,3 persen, dari Rp 316,9 triliun menjadi Rp 324,1 triliun. Anggaran tersebut juga termasuk untuk kebutuhan penguatan pertahanan dan keamanan negara dalam melindungi gelaran pesta demokrasi lima tahun sekali tersebut.

Sri Mulyani mengimbuhkan, program prioritas lainnya yang menyedot anggaran jumbo adalah perlindungan sosial sebesar Rp 493,5 triliun, yang naik 12,4 persen dari tahun ini sebesar Rp 439,1 triliun. “Fokusnya adalah upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting,” katanya. Dukungan anggaran berikutnya adalah dana kesehatan yang dinaikkan 8,1 persen, dari Rp 172,5 triliun menjadi Rp 186,4 triliun pada 2024.

Kenaikan pos belanja non-produktif, seperti belanja pegawai, ini menjadi sorotan sejumlah ekonom. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan kenaikan belanja pegawai kontradiktif dengan tujuan reformasi birokrasi yang disampaikan pemerintah. “Karena jika ingin melakukan reformasi birokrasi, seharusnya yang diperbesar adalah belanja digitalisasi birokrasi dan layanan pemerintah, sedangkan pengeluaran rutin diperkecil,” ucapnya.

Menurut Bhima, digitalisasi merupakan kunci penghematan, efektivitas, serta tata kelola yang baik dalam birokrasi. Dengan demikian, fokus anggaran 2024 idealnya diperuntukkan bagi kebutuhan produktif, seperti pembangunan infrastruktur untuk mendorong industrialisasi, sektor kesehatan, dan stabilitas harga pangan.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menuturkan kenaikan gaji aparatur negara harus diikuti dengan peningkatan kinerja kementerian/lembaga di tingkat pemerintah pusat ataupun daerah. “Terutama dalam hal pelayanan masyarakat dan perencanaan program kerja yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan ekonomi rakyat,” katanya.

Tak hanya itu, menurut Josua, peningkatan belanja pegawai pada 2024 juga perlu diiringi dengan peningkatan belanja lainnya yang lebih berkualitas dan memiliki efek berganda yang lebih besar. Di antaranya belanja modal, belanja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

GHOIDA RAHMAH