Rekor Baru Beban Bunga Utang Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah diminta mengurangi proyek-proyek yang dampaknya tidak segera dirasakan masyarakat, salah satunya pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Musababnya, ruang fiskal pemerintah semakin sempit dengan beban bunga utang yang membengkak. Di sisi lain, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 akan dikembalikan di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), setelah dalam tiga tahun terakhir melar hingga sempat menyentuh 6 persen.

Ekonom Center of Reform on Economics, Akhmad Akbar Susamto, mengatakan persentase pembayaran bunga utang terhadap total belanja pemerintah pada 2022 sudah mencetak rekor baru, dengan naik ke angka 17,8 persen. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, pagu belanja pemerintah tahun ini adalah sekitar Rp 3.106,4 triliun. "Ini bukan rekor bagus, karena persentasenya besar. Artinya, tidak bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif," ujar Akhmad dalam diskusi virtual, kemarin.

Beban bunga utang pemerintah terus merangkak dari mulanya 7,5 persen dari belanja pada 2014 menjadi 11,9 persen dari belanja pada 2019. Angka ini melonjak lagi pada tahun ini. Akhmad pun mewanti-wanti ihwal potensi membengkaknya lagi beban bunga utang ini seiring dengan naiknya suku bunga acuan di berbagai negara.

Akhmad mengatakan beban bunga utang itu bisa meningkat karena dua sebab. Pertama, karena kenaikan utang pemerintah di setiap tahun, yang turut menambah porsi bunga utang dalam belanja. Kedua, adanya kenaikan tingkat bunga untuk masing-masing utang karena situasi ekonomi.

Selektif Membangun Infrastruktur

Menurut dia, saat ini rasio utang pemerintah memang masih di bawah batas 60 persen, yakni di sekitar 42,07 persen. "Tapi, menurut saya, sudah tidak baik-baik saja. Beban ini tentu mengurangi ruang anggaran yang dapat digunakan pemerintah untuk hal yang lebih produktif," ujarnya.

Dengan sempitnya ruang fiskal, Akhmad meminta pemerintah memprioritaskan belanja yang mendukung langsung masyarakat dan berdampak besar bagi perekonomian. Ia mengatakan hal tersebut bukan berarti pemerintah tidak bisa membangun infrastruktur, melainkan harus lebih selektif memilah yang dampaknya lebih cepat dan signifikan.

"Bagaimana dengan IKN? Bisa dibayangkan kalau membangun istana presiden dampak ekonominya kapan. Membangun jalan di sekitar istana, dampak ekonominya segera apa tidak?" ujar dia. Dengan dana yang sama, ia meyakini pemerintah masih bisa membangun lebih banyak infrastruktur yang bisa langsung memutar roda ekonomi masyarakat. "Situasi ekonomi kita bukan situasi untuk bermewah-mewah membangun ibu kota baru.”

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (Ideas), Yusuf Wibisono, mengatakan ruang fiskal yang lebih kecil membuat pemerintah wajib mengefisienkan anggaran secara signifikan. Musababnya, dengan ruang anggaran yang terbatas dan gejolak ekonomi yang masih terjadi, pemerintah masih harus memastikan adanya jaring pengaman sosial untuk melindungi kelompok miskin dan rentan miskin, serta tetap mendorong pembangunan sektor prioritas, seperti pertanian; usaha mikro, kecil, dan menengah; serta infrastruktur.

"Reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran secara signifikan selayaknya dipersiapkan sejak dini dan serius oleh pemerintah, termasuk menangguhkan proyek-proyek mercusuar yang tidak penting dan tidak mendesak seperti IKN," tutur Yusuf. Apalagi, durian runtuh harga komoditas yang selama ini menjadi andalan pemerintah bak pisau bermata dua, karena dalam waktu yang sama juga mengerek beban subsidi energi dan pangan.

Bukan hanya ekonom, desakan untuk menunda proyek-proyek yang tidak prioritas juga disampaikan oleh anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera, Anis Byarwati. Ia mengatakan masalah yang dihadapi pemerintah untuk mengkonsolidasikan anggaran adalah besarnya belanja yang tidak prioritas, seperti proyek IKN.

"Untuk itu, akan lebih baik jika pemerintah menunda pemindahan ibu kota negara (IKN). Sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan infrastruktur pertanian," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Amir Uskara, juga meminta  pemerintah lebih selektif dan memiliki skala prioritas dalam menentukan belanja infrastruktur. Musababnya, pada tahun depan pemerintah juga mesti menyiapkan anggaran pemilihan umum. "Masih ada beberapa infrastruktur yang bisa dipertajam untuk mengatasi masalah konektivitas, serta memiliki dampak terhadap serapan tenaga kerja," kata dia.

Menyitir bahan pemaparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR pada akhir Mei lalu, pemerintah berencana menaikkan anggaran infrastruktur pada tahun depan. Alokasi untuk infrastruktur disiapkan di kisaran Rp 367,7-417,7 triliun; naik dari alokasi Rp 365,8 triliun pada tahun ini. Kendati demikian, anggaran ini masih di bawah alokasi untuk perlindungan sosial yang di kisaran Rp 432,2-441,3 triliun dan anggaran pendidikan yang di kisaran Rp 559,2-598,7 triliun.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo, mengatakan pemerintah sedang menyortir beberapa proyek reguler dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia memberikan isyarat ada delapan proyek yang dikeluarkan dari daftar PSN. Revisi daftar PSN itu akan termuat dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022.

Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA), Banyuasin, Sumatera Selatan. ANTARA/Nova Wahyudi

Beberapa pekerjaan yang dikeluarkan dari daftar PSN itu, misalnya, proyek Bendungan Tiro di Aceh. Proyek yang mulanya direncanakan menelan biaya Rp 1,162 triliun itu dikeluarkan karena masyarakat setempat tidak setuju. Proyek lainnya yang dikeluarkan adalah Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, yang dianggap tidak berkembang sejak 2014. "Itu sudah diberi peringatan perpanjangan, tapi tidak ada kemajuan, sehingga dikeluarkan," tutur Wahyu.

Wahyu mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar semua PSN harus selesai pada semester I 2024. Kalaupun konstruksinya belum selesai, kata dia, Jokowi meminta agar pembiayaannya sudah siap sebelum periode tersebut. Ia mengatakan banyak proyek infrastruktur, misalnya bendungan dan jalan, yang tidak bisa selesai konstruksinya dalam satu tahun. "Kami harapkan pada semester I 2024 semua masalah bisa dituntaskan dan pembiayaannya tersedia."

Kalau pekerjaan-pekerjaan itu tidak bisa dijamin selesai pada waktu yang ditentukan, pemerintah akan mengeluarkannya dari daftar PSN. "Bukan berarti tidak dikerjakan, tapi kecepatannya akan berbeda," ujar Wahyu. Ia mengatakan proyek itu bisa saja ditawarkan ke pihak swasta, misalnya dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Yang pasti, pemerintah telah menyelesaikan evaluasi dan akan memasukkan daftar PSN baru itu dalam Permenko Perekonomian No. 9/2022.

"Ada beberapa proyek yang akan kami keluarkan, tapi ada pula proyek yang  sangat strategis, yang tidak menggunakan APBN, tetap dimasukkan karena dapat diselesaikan pada 2024."

CAESAR AKBAR | JELITA MURNI