Beres-beres Serapan Vaksin

JAKARTA — PT Bio Farma (Persero) memastikan tak ada vaksin gotong royong yang tersisa. Perusahaan telah menuntaskan distribusi antivirus Covid-19 tersebut.

Bio Farma melalui anak usahanya, PT Kimia Farma Tbk, membeli 7,5 juta dosis vaksin dari Sinopharm pada kuartal kedua 2021 untuk program vaksinasi gotong royong. Sekretaris Perusahaan Bio Farma Arie Genipa Suhendi mencatat perusahaan telah mendistribusikan 7.463.261 dosis atau 99,51 persen dari total pembelian awal. "Sisanya tidak disalurkan karena sudah memasuki kedaluwarsa," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Penyaluran vaksin gotong royong sempat membuat waswas sejumlah pihak. Sebab, hingga akhir tahun lalu, hampir separuh antivirus yang dibeli tak kunjung terserap. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2023 Badan Pemeriksa Keuangan, tercatat masih tersisa 3.208.542 dosis per November 2022. Nilainya mencapai Rp 525,18 miliar dan berpotensi jadi beban perusahaan lantaran batas kedaluwarsa antivirus ini adalah 2023.

BPK sempat merekomendasi Direktur PT Bio Farma untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk mengoptimalkan penyerapan vaksin gotong royong. "Dalam rangka meminimalkan terjadinya kerugian perusahaan," begitu tertulis dalam laporan tersebut.

Komisi VI DPR dalam beberapa kesempatan juga meminta Bio Farma mencari cara mengoptimalkan penyaluran. Pada Januari lalu, Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung meminta koordinasi antara DPR bersama Bio Farma dan Kementerian Kesehatan untuk membahas sisa vaksin yang akan kedaluwarsa pada 2023. Anggota Komisi VI, Andre Rosiade, pun mendesak para pihak terlibat mencari solusi. "Jangan sampai ditemukan kerugian negara karena kedaluwarsa," tuturnya pada April lalu.

Warga mendapat suntikan dosis keempat dalam vaksinasi Covid-19 di Blok A Kantor Wali Kota Jakarta Timur, 24 Januari 2023. TEMPO/Hilman Fathurrahman W.

Tersendat Aturan

BPK mencatat salah satu kendala penyaluran vaksin gotong royong adalah kebijakan pemerintah sendiri. Beberapa kali peraturan soal ini berubah.

Program vaksinasi gotong royong pada awalnya muncul dari desakan pelaku usaha untuk mengakses antivirus lebih cepat, meski harus merogoh kantong sendiri. Vaksinasi gratis pemerintah dianggap lamban. Sementara itu, mereka membutuhkan pelindungan dari Covid-19 agar bisa kembali melaksanakan kegiatan ekonomi. 

Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengusulkan izin untuk membeli vaksin sendiri dan menyalurkan vaksin tersebut secara gratis ke karyawan mereka. Berdasarkan estimasi, terdapat permintaan untuk vaksinasi mandiri dari 10,5 juta orang. Pada Februari 2021, pemerintah menugasi Bio Farma menyediakan vaksinnya. Perusahaan melalui Kimia Farma kemudian memesan 7,5 juta dosis vaksin di tahap awal untuk memenuhi kebutuhan 3,75 juta orang.

Namun penyerapannya berjalan lamban sehingga pemerintah mengubah ketentuan pada Juli 2021. Vaksin gotong royong boleh dijual ke publik. Kebijakan ini menuai kontroversi hingga kurang dari sebulan pemerintah meralatnya: tak ada vaksin berbayar. Setelah inkonsistensi ini, banyak badan usaha membatalkan komitmennya menyalurkan vaksin ke karyawan mereka.

Arie Genipa menyebutkan alasan lain saat dimintai konfirmasi ihwal kendala yang dihadapi perusahaan. Menurut dia, tantangannya terletak pada jadwal penyaluran. Di tengah masuknya beragam vaksin saat itu, pemerintah perlu mengatur strategi penyaluran berdasarkan masa kedaluwarsa. "Jadi bukan karena tidak ada alokasi, tapi memang terjadwal untuk penggunaannya. First expired, first out," katanya. 

Sepanjang tahun ini, perusahaan menyalurkan vaksin gotong royong kepada badan usaha serta badan hukum untuk kebutuhan vaksinasi booster. Setelah menghabiskan stok tersebut, Bio Farma belum berencana menambah pasokan untuk program serupa.

VINDRY FLORENTIN