Mengapa Bisnis Tambang Timah Ilegal Lebih Menggiurkan

Di tengah tingginya cadangan dan potensi ekspor, jumlah produksi timah PT Timah terus menurun. Pada 2023, produksi bijih timah hanya mencapai 14,85 ribu ton atau turun 26 persen dari tahun sebelumnya. Perseroan melaporkan produksi logam timah juga turun 23 persen secara tahunan. Penurunan angka produksi ini dibarengi dengan penjualan logam timah yang turun sebesar 31 persen. Penurunan ini sudah terjadi selama tiga tahun berturut-turut.

Karena penurunan volume produksi dan penjualan itu, pendapatan PT Timah pada 2023 juga turun dari tahun sebelumnya Rp 12,5 triliun menjadi Rp 8,39 triliun atau turun 33 persen. Dengan cadangan mineral timah sekitar 300 ribu ton, Ahmad Dani mengatakan, target produksi tahun ini sekitar 30 ribu ton.

Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Martin Manurung mempertanyakan penyebab penurunan jumlah produksi perusahaan di tengah meningkatnya angka permintaan. “Hal ini mengindikasikan kandungan timah PT Timah dari wilayah perusahaan diproduksi oleh negara lain atau orang lain,” katanya dalam rapat kerja bersama PT Timah, kemarin.

Anggota Komisi VI DPR, Deddy Sitorus, menimpali bahwa Indonesia memiliki potensi produksi timah yang sangat besar, tapi dikelola dengan cara yang tidak benar. “Banyak mafia yang terlibat. Jadi bagaimana mungkin korporasi merugi, sementara kebutuhan global terus tinggi?” ujarnya. Menurut dia, DPR sudah membentuk panitia kerja yang juga akan menginvestigasi kasus korupsi tata niaga timah.  

Merespons pertanyaan anggota Dewan itu, Ahmad Dani mengatakan terjadinya kelebihan pasokan dan tren penurunan harga timah dunia menjadi penyebab anjloknya pendapatan perseroan. Ia memaparkan saat ini timah berada di harga US$ 26-37 ribu per ton. “Yang bisa kami lakukan adalah meningkatkan kualitas produksinya,” katanya.

Mengenai kasus korupsi yang terjadi, Ahmad mengaku belum dapat menghitung nilai kerugian bagi perusahaan. Saat ini perusahaan masih melakukan investigasi internal. Evaluasi dilakukan dengan memperbaiki skema kemitraan dan bentuk kerja sama perusahaan ke depan. Menurut dia, penurunan angka produksi bukan hanya disebabkan oleh keberadaan  tambang ilegal, tapi juga tata kelola secara keseluruhan. “Itu yang akan kami perbaiki.”

Berdasarkan laporan perusahaan, saat ini PT Timah mengantongi 125 IUP yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Riau, dan Kepulauan Riau. Sebanyak 91 persen produksi timah nasional ada di Bangka Belitung. Menurut data Kementerian Energi pada 2020, terdapat 537 IUP di seluruh Indonesia dan 504 IUP berada di provinsi tersebut. Sedangkan perusahaan tambang timah yang aktif berproduksi pada 2020 sebanyak 24 perusahaan.

Penghiliran Timah Masih Lemah

Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan, potensi pengembangan industri pengolahan timah, terutama di wilayah seperti Bangka Belitung, cukup besar. Namun masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Misalnya, industri penghiliran timah domestik masih dalam tahap awal dan belum memiliki pengaruh signifikan terhadap harga timah dunia.

Dia berpendapat, Indonesia masih bergantung pada pasar internasional dalam hal produk timah karena belum memiliki kontrol atas harga dunia. “Pengembangan bahan baku solder untuk industri elektronik di Indonesia masih menghadapi kendala volume produksi dan standardisasi yang belum terpenuhi,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk dorongan dari pemerintah untuk memperkuat industri solder, komponen elektronik, baterai kendaraan listrik, dan industri turunan lainnya yang berkaitan dengan timah.

Selain itu, diperlukan penataan ulang terhadap izin usaha pertambangan dan penanganan yang tegas terhadap penambangan ilegal serta pengaturan yang ketat terhadap reklamasi lahan bekas tambang. Yusuf menambahkan, kondisi industri pengolahan timah dalam negeri juga perlu ditingkatkan, termasuk substitusi impor produk timah, seperti tin plate, dan peningkatan penggunaan komponen dalam negeri pada industri timah.