Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk disebut tidak sesuai dengan kondisi riil. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP buka suara terkait audit badan usaha milik negara (BUMN) itu. Juru bicara BPKP, Azwad Zamrodin Hakim membenarkan pihaknya diminta Kementerian BUMN untuk melakukan audit pada Waskita Karya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ya, memang benar BPKP diminta Kementerian BUMN untuk melakukan audit di Waskita," ujar Azwad melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 Juni 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Azwad menjelaskan, audit Waskita Karya sudah dilakukan BPKP terkait kasus yang bergulir di Kejaksaan Agung. "Waskita sudah dilakukan asesmen GCG (good corporate governance) dan pengurang nilainya karena ada fraud yg sudah jadi kasus, sudah dilakukan penilaian," papar Azwad.
Azwad memaparkan, asesmen itu telah dilakukan pada 20 Januari sampai 30 Maret 2023. Ditanya soal permintaan audit Waskita Karya dari Kementerian BUMN baru-baru ini, Azwad menjawab "iya, ada. Dan masih proses pendalaman bidang teknis hanya terkait dengan PMN (penyertaan modal negara). Sementara hanya ini yang bisa di-share."
Isu laporan keuangan itu sebelumnya diucapkan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. "Karena memang di beberapa (BUMN) Karya, seperti Waskita dan Wika memang pelaporan keuangannya juga tidak sesuai dengan kondisi riil," ujar Tiko, sapaan dia, di Senayan, Jakarta, Senin, 5 Juni 2022.
Artinya, kata dia, perusahaan melaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun padahal cashflow tidak pernah positif. Lebih lanjut, Tiko mengaku pihaknya tengah melakukan investigasi pada Waskita Karya.
"Nah ini memang ada isu di dalam pelaporan keuangan dan kami sedang investigasi Waskita. Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil?" tutur Tiko.
Lebih jauh, dia membeberkan pihaknya akan menuntut manajemen lama yang melakukan pelaporan keuangan, bila ditemukan unsur pidana dalam laporan keuangan atau fraud.
"Kami akan mulai lakukan ini. Saya udah lapor ke Ketua BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Apabila memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan, kita bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada," ujar Tiko.
Berikutnya: Waskita Karya Buka Suara ...
Waskita Karya Buka Suara
SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, pihaknya merupakan perusahan publik. Menurut Ermy, Waskita Karya telah mengikuti peraturan yang berlaku dalam penerbitan laporan keuangan.
"Perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku dan berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia," ujar Ermy melalui keterangan tertulis, Rabu, 7 Juni 2023.
Tak hanya selesai di situ, Ermy menuturkan laporan keuangan itu juga telah diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) sebagai auditor independen.
Lebih jauh, dia menanggapi perihal investigasi di Waskita Karya yang dikemukakan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Senin kemarin, 5 Juni 2023.
"Manajemen WSKT menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A WSKT," tutur Ermy.
Terakhir, dia menyampaikan manajemen Waskita Karya mendukung penuh langkah–langkah yang dilakukan Kementerian BUMN untuk memperbaiki kondisi perseroan.
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau dikenal WIKA juga ikut buka suara. Corporate Secretary WIKA Mahendra Vijaya menuturkan, pihaknya selalu mengacu pada ketentuan dalam menyusun laporan keuangan.
"Dalam hal penyusunan laporan keuangan, tentunya perseroan selalu mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku dan sepenuhnya menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia," ujar Mahendra melalui keterangan tertulis, Rabu.
Lebih jauh, dia menjelaskan laporan keuangan itu juga telah diaudit oleh KAP resmi sebagai auditor independen. Laporan itu, kata dia, juga dipublikasikan kepada publik karena WIKA adalah perusahaan terbuka.
"Kami menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham seri A WIKA, dan mendukung setiap langkah perbaikan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN," tutur Mahendra.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
