Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang konstruksi atau dikenal BUMN Karya disebut banyak terjerat utang. Sejumlah pengamat buka suara atas hal ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan BUMN Karya menjalankan bisnis komersial sekaligus melakukan pekerjaan penugasan pemerintah atau PSO.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Karena struktur modal (equity) tidak terlalu kuat, maka sebagian investasi capex (capital expenditure) dibiayai dengan utang," kata Toto pada Tempo lewat keterangan tertulis pada Minggu, 28 Mei 2023.
Hal tersebut, menurut dia, membuat struktur utang menumpuk sementara divestasi proyek yang sudah selesai juga sebagian terhambat.
"Akibatnya, saat ini sebagian besar BUMN Karya sedang menghadapi situasi debt ratio yang buruk, maka langkah pertama adalah perbaikan struktur utang perusahaan," beber akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau FEB UI itu.
Menurut Toto, langkah yang bisa ditempuh adalah menjual aset yang sudah bisa diselesaikan. Selain itu, dia menilai bisa juga duduk bersama kreditur untuk meminta langkah restrukturisasi utang yang bersifat win win bagi kedua belah pihak.
"Atau membawa lembaga investasi seperti PT LPI atau INA masuk untuk membeli beberapa investasi yang sudah diselesaikan BUMN Karya," beber Toto.
Selanjutnya: Langkah ideal adalah, kata Toto, bila penugasan....
Langkah ideal adalah, kata Toto, bila penugasan pemerintah kepada BUMN Karya dalam pembangunan infrastruktur bisa sepenuhnya ditanggung APBN.
Pengamat BUMN lainnya Achmad Yunus juga menjelaskan penyebab utang BUMN Karya. Menurut dia, utang BUMN Karya bukan lagi hanya untuk konstruksi.
"Tapi juga dibebani pembiayaan, terutama untuk project-project infrastruktur yang kurang feasible," ujar Yunus pada Tempo lewat keterangan tertulis, Minggu.
Yunus menilai, Kejaksaan memiliki tantangan untuk mengikuti aliran uang hasil korupsi BUMN Karya tersebut alias follow the money.
"Ke mana saja uang hasil korupsi direksi BUMN dialirkan? Untuk siapa saja? Saya pribadi berkeyakinan, direksi tidak akan berani korup sebesar itu hanya untuk dirinya sendiri," kata Direktur BUMN Institute tersebut.
Salah satu BUMN Karya yang menjadi sorotan karena utangnya adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Selanjutnya: Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2023....
Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2023, perusahaan tersebut memiliki total liabilitas, termasuk utang, senilai Rp 84,37 triliun. Jumlah tersebut naik dari Rp 83,98 triliun pada 31 Desember 2022.
Sementara ekuitas perseroan tercatat Rp 13,84 triliun. Sedangkan rugi periode berjalan mencapai Rp 395,36 miliar.
Padahal, utang Waskita Karya yang jatuh tempo pada tahun ini mencapai Rp 5,4 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari utang obligasi Rp 3,6 triliun dan utang pinjaman Rp 1,8 triliun.
Kementerian Keuangan atau Kemenkeu telah menyatakan menunda pemberian penyertaan modal negara atau PMN untuk Waskita Karya.
"Untuk yang Waskita Karya, rencana PMN-nya ditunda sampai ada kejelasan restrukturisasi," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban pada Konferensi Pers APBN KITA pada Senin, 22 Mei 2023.
Rio, sapaan dia, menjelaskan bahwa Waskita Karya merupakan perusahaan terbuka. Dengan demikian, Kemenkeu akan melihat program restrukturisasi Waskita Karya terlebih dahulu.
AMELIA RAHIMA SARI | GHOIDA RAHMA
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
