Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengungkapkan alasan pihaknya tak menyerap gabah petani lokal. Dia mengatakan Bulog lebih banyak menyerap beras dari impor lantaran pihaknya dibatasi ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen atau GKP sebesar Rp 5.000 per kilogram.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sementara harga GKP di tingkat petani lokal saat ini menembus Rp 7.400 hingga Rp 7.600 per kilogram. "Di satu sisi, kami lihat ada keuntungan petani yang menikmati harga tinggi. Karena itu Bulog tidak menyerap gabah petani," ujar Buwas saat ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang (PICB), Jakarta Timur, Rabu, 4 Oktober 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Oleh sebab itu, Bulog kini menggunakan beras hasil impor untuk menstabilkan harga. Impor beras tahun ini sebanyak 2 juta ton dilakukan untuk menambah pasokan cadangan beras pemerintah (CBP). Dengan begitu, ketika harga beras naik, pemerintah dapat menggelontorkan stok tersebut untuk menekan inflasi.
Dia berujar Presiden Joko Widodo alias Jokowi pun telah mengambil keputusan impor untuk membanjiri stok agar harga beras bisa segera melandai. Menurut Buwas, pemerintah telah melakukan rapat terbatas atau ratas untuk membahas rencana impor ini.
"Jadi kalau gabah, memang Bulog tidak menyerap gabah, walaupun punya pabrik beras. Beras impor ini kami kendalikan di pasar melalui opersi pasar SPHP," ucap Buwas.
Adapun Badan Pangan Nasional (Bapanas), tutur Buwas, telah memberikan Bulog kuota impor sesuai selisih jumlah kebutuhan dan produksi di Tanah Air. "Kemarin Presiden sudah kerja sama dengan Presiden Cina. Cina siap menyiapkan 1 juta ton untuk diimpor ke Indonesia," kata Buwas.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya telah menghitung kebutuhan impor beras tambahan sebesar 1,5 juta ton. Impor tersebut akan dilakukan apabila produksi lokal tidak mencukupi kebutuhan.
Menurut Arief, penambahan kuota impor beras dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi adalah keputusan logis. Sebab, produksi di dalam negeri merosot 5 persen akibat kekeringan ekstrem fenomena El Nino.
"Setelah November ditambah (impor) 1,5 juta ton. Kalau memang kurang, kenapa enggak? Pilih mana, punya stok atau tidak punya stok?" kata Arief saat ditemui Tempo di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu, 4 Oktober 2023.
Foto 
