Calon Anggota BPK Dinilai Cacat Integritas

JAKARTA - Koalisi untuk Akuntabilitas Keuangan Negara (KUAK) mempertanyakan rekam jejak para kandidat anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengganti Taufiquerahman Ruki. Anggota KUAK dan peneliti dari Indonesia Budget Center, Apung Widadi, mengatakan salah satu dari tujuh masalah yang dihadapi sejumlah calon yang maju dalam seleksi anggota BPK adalah kecacatan integritas.

Selain cacat integritas, beberapa calon anggota diketahui sebagai titipan partai politik, masih menjabat pengelola keuangan negara, ataupun tak memiliki kompetensi dan profesionalitas yang relevan.

Ada juga calon anggota yang memiliki konflik kepentingan lantaran berstatus politikus, pensiunan yang mencari kerja, ataupun memiliki visi antikorupsi yang kabur. "Kami meminta anggota DPR, khususnya Komisi XI, mencoret calon anggota BPK yang bermasalah," kata Apung kemarin.

Anggota KUAK lainnya, yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, khawatir DPR bakal memilih anggota BPK yang bisa "mengamankan" sejumlah kasus yang menimpa kelompok partai. "Sebab, kalau kepentingannya untuk bangsa dan negara, calon-calon bermasalah sudah rontok sejak awal," tuturnya.

Kekhawatiran bahwa DPR bakal memilih calon anggota BPK yang tak kompeten juga muncul karena ada kesan Komisi Keuangan kali ini bakal memilih jagoan dari Partai Demokrat. Seperti diketahui, anggota BPK, Rizal Djalil, berasal dari Partai Amanat Nasional; Ali Masykur Musa dari Partai Kebangkitan Bangsa; dan Taufiquerahman Ruki merepresentasikan Partai Demokrat. "Kali ini jatah Partai Demokrat. Kami sudah tahu dari awal. Ini etika berpolitik," ujar seorang sumber Tempo.

Meski demikian, menurut sumber Tempo tersebut, belum tentu jagoan dari Partai Demokrat ini bakal diterima semua anggota komisi. Sebab, kapabilitas orang tersebut juga akan dipertimbangkan. "Contohnya, politikus Golkar, Agung Firman Sampurna, yang hanya menang empat suara atas Parwito dalam pemilihan sebelumnya. Meski fraksi sepenuhnya tahu posisi yang diperebutkan adalah jatah Golkar."

Hingga kini, Muchayat masih disebut sebagai calon kuat yang akan didukung Partai Demokrat. Namun dukungan itu masih mungkin akan berubah. Apalagi, bekas deputi menteri badan usaha milik negara itu disoroti media dan lembaga sosial masyarakat lantaran diduga berperan dalam mengatur kemenangan Adhi Karya dalam proyek Hambalang.

Ketika dimintai konfirmasi, Muchayat membantah tudingan tersebut. "Bagaimana mungkin saya bisa mengatur Adhi Karya sebagai pemenang? Coba bayangkan saya pensiun (dari Deputi Kementerian BUMN) pada Juli 2010, proyeknya berlangsung pada Maret 2011. Baunya aja gak ada," katanya kepada Tempo, awal Juni lalu.

Komisi Keuangan DPR sudah menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 21 calon anggota BPK pada Rabu pekan lalu. Hari ini, Komisi akan memilih satu orang di antara mereka untuk meneruskan masa jabatan Taufiquerahman Ruki selama 1 tahun 4 bulan.

Anggota Komisi Keuangan dari Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, membenarkan bahwa posisi anggota Badan Pemeriksa Keuangan pengganti Taufiquerahman Ruki kali ini merupakan jatah partainya. "Memang betul begitu adanya dan kami masih condong ke Muchayat," kata dia ketika dihubungi.

Ihwal rekam jejak Muchayat, yang disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi Hambalang, Achsanul tak mau banyak berkomentar. Menurut dia, Muchayat terlibat dalam pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin hanya untuk memberikan keterangan. "Tidak ada (second opinion)."

Muchayat, yang diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek Stadion Hambalang di Bogor, adalah ayah dari Munadi Herlambang, salah seorang pemilik perusahaan subkontrak, PT Dutasari Citralaras. KPK menyelidiki proyek senilai Rp 1,175 triliun tersebut karena menemukan kejanggalan. "Diperiksa untuk tiga tersangka, AM, DK, dan TBM," kata Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK, Pirharsa Nugraha, kemarin. MARTHA THERTINA | IRA GUSLINA SUFA | AYU PRIMA SANDI | RR ARIYANI

1. Hekinus Manao