DMO CPO lewat Minyak Goreng Curah Rakyat

JAKARTA — Kementerian Perdagangan mengemas kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) minyak sawit mentah (CPO) serta produk turunannya lewat program Minyak Goreng Curah Rakyat. Produk yang dihasilkan dari program tersebut bakal menjadi syarat untuk mendapatkan izin ekspor.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan program ini berlaku untuk seluruh produsen CPO dan/atau eksportir CPO, refined bleached and deodorized palm oil (RDB palm oil), RDB palm olein, serta used cooking oil (UCO) alias jelantah. "Produsen yang tidak berpartisipasi dilarang mengekspor produk-produk tersebut," ujar dia dalam keterangan tertulis, kemarin.

Mulai 23 Mei lalu, keran ekspor CPO dan produk turunannya sudah dibuka. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melarang ekspor per 28 April lalu karena harga minyak goreng curah tak kunjung terkendali di harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kilogram, serta sulitnya bahan pangan tersebut ditemui di pasar. Namun pemerintah mengklaim tren harga mulai menurun dan pasokan melimpah sehingga larangan itu dicabut.

Untuk memastikan masalah tak terulang, pemerintah mewajibkan produsen CPO memenuhi bahan baku minyak goreng curah untuk konsumsi domestik. Merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat, para produsen itu wajib mendaftarkan diri lebih dulu lewat Sistem Informasi Minyak Goreng Curah. Selanjutnya mereka harus melampirkan estimasi produksi CPO dan perjanjian kerja sama dengan produsen minyak goreng serta rencana pasokan yang bakal dikirim setiap bulannya. Produsen minyak goreng tersebut juga wajib melakukan registrasi di platform yang sama dengan melampirkan data, dari estimasi produksi hingga perjanjian kerja sama, serta rencana bulanan pasokan minyak goreng ke pelaku usaha jasa logistik dan eceran.