Berbagi Peran BUMN dan Swasta

Dia menuturkan PMTB pada 2023 tercatat sebesar 4,4 persen. PMTB juga hanya mampu tumbuh tipis selama dua tahun sebelumnya, yaitu 3,8 persen pada 2021 dan 3,87 persen pada 2022. Pertumbuhan PMTB bahkan sempat mencapai minus 4,96 persen pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, angkanya juga tak banyak berubah. Pada 2014, pertumbuhan PMTB sebesar 4,45 persen, sempat melonjak ke kisaran 6 persen pada 2017 dan 2018 sebelum turun kembali ke angka 4,45 persen pada 2019. 

Penugasan Pemerintah Membebani BUMN

Besarnya peran BUMN terutama bisa terlihat di sektor infrastruktur. Abra menuturkan jumlah penyertaan modal negara (PMN) menjadi indikator ketergantungan pemerintah pada perusahaan pelat merah. Selama periode 2015 sampai triwulan II 2023, misalnya, PT Hutama Karya (Persero) sudah mengantongi PMN sebesar Rp 105,1 triliun.

Rasio utang terhadap ekuitas yang melonjak juga menunjukkan tingginya beban buat BUMN ketika melaksanakan proyek penugasan pemerintah. Dia mencontohkan rasio utang terhadap ekuitas PT Pembangunan Perumahan (Persero) yang mencapai 50,6 persen. Indikator berikutnya ialah rasio belanja modal terhadap belanja pemerintah pusat yang menyusut dari 12,24 persen pada 2014 menjadi 9,9 persen pada 2024. Penyusutan ini mengindikasikan adanya pergeseran beban pembangunan negara dari pemerintah kepada BUMN.  

Melihat kondisi ini, wacana Prabowo untuk memberikan lebih banyak peran kepada pihak swasta berpotensi membawa dampak positif. Abra mengatakan pemerintah bisa menghemat anggaran PMN. Sementara itu, dari sisi BUMN, khususnya yang menanggung utang besar akibat penugasan pemerintah, bisa berbenah lantaran tidak semua proyek menjadi beban mereka. Kehadiran pihak swasta juga bakal memperketat persaingan usaha sehingga proyek menjadi lebih efisien dan berkualitas.

Tapi tidak berarti semua sektor bisa dibuka buat pihak swasta. Abra berpendapat, BUMN tetap harus mempunyai peran kuat di sektor-sektor strategis, seperti pertahanan serta penelitian dan pengembangan. Selain itu, BUMN wajib mengerjakan proyek-proyek yang tidak ekonomis, tapi penting buat masyarakat, misalnya membangun infrastruktur di pedalaman.

"BUMN harus diarahkan untuk menjaga pasar dari beberapa pemain swasta yang cenderung monopolistik dan menaikkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan tekanan ke monopolistik tersebut," katanya. 

Tulang Punggung Sektor Infrastruktur

Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan mengatakan BUMN sudah jadi tulang punggung pemerintah, khususnya di sektor infrastruktur, selama 10 tahun terakhir. Dengan mengandalkan BUMN, pemerintah bisa mengeksekusi program pembangunan lebih cepat. Sinergi dengan bank pelat merah juga memudahkan pendanaan. 

Sedangkan jika mengandalkan pihak swasta, Alfred mengatakan, ada risiko proses eksekusi tersebut tidak secepat BUMN. Selain itu, pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen dari perusahaan pelat merah. "Namun tentu dengan memperbesar porsi pihak swasta, pendistribusian ekonomi serta good corporate governance akan lebih baik," ucapnya. 
 
Associate Director BUMN Research Group Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai pengalihan peran BUMN baru bisa terlaksana jika fungsinya tidak vital buat publik. "Misalnya BUMN yang bergerak di bidang perdagangan umum, percetakan, produksi film, atau perhotelan," ujarnya. Faktor lain yang juga krusial adalah tingkat keekonomian proyek. Toto yakin pihak swasta tidak akan bersedia menggarap semua proyek BUMN karena berfokus pada aspek komersial. 

Pengusaha juga mengkonfirmasi peran sentral BUMN. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengatakan keberpihakan pemerintah kepada perusahaan pelat merah sudah terasa sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya ketika Dahlan Iskan menjabat Menteri BUMN. Dominasinya makin kental selama 10 tahun terakhir. Hariyadi bahkan menuding BUMN seperti sedang melawan rakyatnya sendiri.

"Mereka, kan, agen pembangunan, jadi seharusnya masuk ke tempat di mana pihak swasta belum mampu atau tidak tertarik dan itu untuk kepentingan orang banyak," ujarnya.

Mobil tangki bahan bakar minyak (BBM) avtur Pertamina mengisi BBM pesawat Garuda Indonesia di Bandara Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Dok. TEMPO/Rully Kesuma

Dia mencatat minat pihak swasta untuk ikut serta dalam pembangunan nasional sangat tinggi selama proyeknya ekonomis. Sayangnya, sejumlah proyek strategis justru sepenuhnya menjadi ladang perusahaan pelat merah. Contohnya adalah bisnis pengadaan avtur yang hanya melibatkan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk. 

"Bukannya pihak swasta tidak ada yang mau, tapi susah saat ingin masuk," kata Hariyadi. Padahal, dia mengimbuhkan, jumlah pemain yang banyak bisa mendorong penurunan harga bahan bakar pesawat ini.  

Prabowo sendiri belum menjabarkan strategi pengalihan peran BUMN ke pihak swasta ini nantinya. Tempo sudah menghubungi sejumlah anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, seperti Viva Yoga Mauladi, Herzaky Mahendra Putra, serta Herman Khaeron. Namun, hingga berita ini ditulis, ketiganya tidak merespons. 

Adapun juru bicara TKN, Fahri Hamzah, hanya menyatakan pengalihan peran ini penting supaya BUMN berfokus mengurus kepentingan rakyat. "Jangan mencari untung dan bersaing dengan rakyat," katanya. Sementara itu, untuk strateginya, dia hanya menjawab singkat bahwa pihaknya bakal merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Kementerian BUMN merespons positif rencana Prabowo. Juru bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan ide ini sudah sejalan dengan visi pemerintah saat ini. "Kami ingin peran pembangunan, khususnya pembangunan fisik, dibagi kepada pihak swasta sehingga pembangunan bisa lebih cepat lagi," katanya. Ke depan, kata dia, BUMN bakal berfokus pada proyek-proyek yang tidak diminati pihak swasta atau yang tidak ekonomis.   

Arya satu suara dengan usulan Prabowo untuk membenahi BUMN. Saat ini, dia mengungkapkan, Kementerian BUMN sedang memperbaiki tata kelola perusahaan melalui pembentukan kluster perusahaan pelat merah. "Bisa dengan holding atau merger sehingga BUMN akan terspesialisasi dan mengurangi persaingan antar-BUMN sendiri," tuturnya. Salah satu efeknya adalah mendorong penyehatan keuangan perusahaan.