Cina Klaim Natuna, Prabowo dan Budi Karya Rapat Bareng Mahfud MD

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah menteri menggelar rapat bersama menyusul manuver kapal Cina di wilayah perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Natuna, beberapa waktu lalu. Rapat digelar secara tertutup di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta dipimpin oleh Menteri Mahfud MD.

Menurut informasi, rapat digelar pukul 13.30 WIB. Adapun berdasarkan pantauan Tempo di lokasi, beberapa menteri telah hadir sebelum rapat dimulai.

Hadir pertama kali, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian disusul Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla Laksdya Bakamla A. Taufiq R. Tak lama kemudian, Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto tiba di lokasi.

Sekitar 10 menit berselang, berturut-turut Menteri Perhubungan Budu Karya Sumadi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tiba di kantor Mahfud MD. Ketiganya hanya tersenyum saat disapa wartawan dan langsung masuk ke gedung utama Kementerian Polhukam.

Persoalan perairan di utara Natuna menjadi perhatian pemerintah setelah Bakamla sebelumnya menemukan pelanggaran atas ZEE Indonesia yang terjadi pada 24 Desember 2019. Bakamla menyebut kejadian ini bermula saat kapal penjaga pantai (coast guard) pemerintah Cina yang muncul di perbatasan perairan pada 10 Desember 2019.

Heboh soal kapal Cina yang menerobos batas wilayah laut dan masuk ke perairan Natuna secara ilegal bukan tanpa alasan. Perairan Natuna banyak diincar oleh kapal-kapal asing karena memiliki potensi ikan yang cukup besar.

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2011, potensi sumber daya ikan laut Natuna mencapai 504.212,85 ton per tahun. Angka ini hampir 50 persen dari potensi wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 711 yang melingkupi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan.

"Potensinya (ikan) lumayan besar," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) Aryo Hanggono kepada Bisnis, Kamis 2 Januari 2020.

Pada 2014, pemanfaatan produksi perikanan tangkap Kabupaten Natuna mencapai 233.622 ton atau mencapai 46 persen dari total potensi lestari sumberdaya ikan. Komoditas perikanan tangkap potensial Kabupaten Natuna terbagi dalam dua kategori, yaitu ikan pelagis dan ikan demersal.

Ihwal kapal Cina yang masuk perairan Natuna ini juga sudah diprotes oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Ia meminta pemerintah memprotes keras aksi ilegal kapal Cina tersebut.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | BISNIS