Dalami Kucuran Dana Bansos sebelum Pilpres, Timnas AMIN Ingin 4 Menteri Jadi Saksi di MK

Perbesar

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024. Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. TEMPO/Subekti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Amin (Anies-Muhaimin) memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menghadirkan 4 menteri sebagai saksi dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Empat menteri ini mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan dalam permohonan kami,” kata ketua tim hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir, usai persidangan PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.

Menteri Keuangan akan ditanya mengenai lonjakan anggaran bantuan sosial (bansos) pada 2024. “Bagaimana anggaran bansos bisa melonjak di 2024? Itu anggarannya dari mana? Apakah memang sudah disiapkan? Karena tidak ada kejadian yang penting di 2024,” kata dia.

Kemudian, kepada Menteri Sosial, timnya ingin bertanya mengenai penyaluran dan perencanaan bansos. “Apakah bansos itu sudah tepat guna? Kita semua setuju bahwa bansos itu penting, tapi kita tidak setuju bansos itu dipolitisasi,” ujarnya.

Lalu, kepada Menteri Perdagangan, hal yang ingin dikorek keterangannya adalah dugaan politisasi dalam penggunaan fasilitas negara. Ari mengatakan, timnya juga ingin menanyakan hal yang sama kepada Menko Perekonomian.

Menurutnya, kesaksian dari keempat menteri ini adalah hal yang penting untuk mengungkap tabir-tabir yang telah disebutkan di dalam dalil permohonan yang diajukan Timnas AMIN

“Semoga dapat dikabulkan. Tadi pihak paslon 03 (Ganjar-Mahfud) juga mendukung argumen kami,” katanya.

Dalam persidangan yang digelar pada Kamis, pemohon satu atau tim hukum Timnas Amin mengajukan permintaan untuk memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menjadi saksi.

Usulan tersebut didukung oleh pemohon dua, yaitu tim hukum TPN Ganjar-Mahfud, yang juga ingin mengajukan para menteri tersebut sebagai saksi.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, alasan mereka ingin menghadirkan Menteri Keuangan sebagai saksi adalah untuk mendapatkan keterangan soal bansos yang disebutkan dalam dalil permohonan mereka.

“Kami ingin mengetahui dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, sejauh mana politik anggaran, sejauh mana kebijakan fiskal dalam kebijakan bansos yang menyangkut Rp486,5 triliun itu disalurkan,” kata Todung.

Ia menambahkan, TPN juga ingin mengetahui sejauh mana dana dari pemblokiran anggaran sementara dari belanja Kementerian/Lembaga yang senilai Rp50,14 triliun disalurkan.

“Ini juga jumlah besar yang disalurkan dalam penyaluran bansos yang pernah kita alami,” kata Todung.

Menurutnya, nilai dana bansos yang disalurkan pada tahun 2024 kemungkinan adalah yang terbesar dari sebelum-sebelumnya, sehingga diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Atas permintaan tersebut, Ketua Hakim MK Suhartoyo mengatakan akan mencermati dan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Diketahui, terdapat dua perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan. Perkara satu, yaitu permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan nomor register 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

Sedangkan perkara dua, yaitu permohonan yang diajukan oleh paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dengan nomor register 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Reaksi Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani bungkam mengenai kemungkinan dirinya hadir dalam sidang sengketa pemilihan presiden atau sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Sri diam ketika dihujani beberapa pertanyaan oleh wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam, 28 Maret 2024, mengenai kemungkinan dia menjadi saksi dalam perkara sengketa pilpres. Eks Direktur Bank Dunia itu hadir di kompleks Istana usai ikut buka puasa bersama Presiden Joko Widodo dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Namun sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada APBN sebesar Rp496,8 triliun, tidak hanya disalurkan melalui Kementerian Sosial, namun juga disalurkan melalui kementerian dan lembaga lainnya.