Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo tidak banyak berkomentar ketika diminta menanggapi dugaan kebocoran data 105 juta penduduk Indonesia milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ratusan juta data itu dibocorkan oleh akun bernama Bjorka dan dijual di sebuah forum online "Breached Forums".
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Terkait serangan siber sebaiknya ditanyakan ke Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN sebagai leading sektor teknis siber,” ujar Menteri Kominfo Johnny G. Plate melalui pesan pendek pada Rabu, 7 September 2022.
Ketika ditanya soal langkah apa yang sudah dilakukan Kementerian Kominfo dalam menghadapi kebocoran data itu, dia enggan menjawab. “Silakan dengan BSSN,” kata Johnny Plate.
Dugaan kebocoran data itu terungkap dari unggahan Bjorka, pada 6 September 2022 di Breached Forums atau Breached.to. Bjorka mengklaim data itu dari KPU sebanyak 105.003.428 penduduk, meliputi data NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia.
Data itu disimpan dalam file berukuran 20 GB atau 4 GB setelah dikompres, formatnya CSV. Untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel data gratis.
Sebelumnya, Bjorka di forum Breached.to mengungkapkan terjadinya kebocoran data hasil registrasi ulang SIM Card. Bjorka mengeklaim memiliki 1.304.401.300 data registrasi kartu SIM atau sebanyak 87 GB yang berisi NIK, nomor telepon, operator seluler yang digunakan dan tanggal penggunaan.
Data tersebut juga diduga telah diperjualbelikan di salah satu situs hacker. Akun Bjorka itu juga mengaku telah membagikan 2 juta data sampel yang telah dikumpulkan dari 2017 hingga 2020. Sejumlah nama operator telekomunikasi terungkap dalam data yang ditampilkan Bjorka, yaitu Telkomsel, Indosat, Tri, XL, dan Smartfren.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
